JAKARTA– Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh sistem irigasi yang bermasalah akan segera diperbaiki mulai tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan saat Amran meninjau Bendungan Ameroro di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Jumat (27/12/2024). Menurut Amran, perbaikan akan mencakup irigasi primer, sekunder, dan tersier yang selama ini mengalami kendala. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12 triliun untuk membenahi infrastruktur irigasi tersebut bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Semua irigasi yang masih bermasalah, kita perbaiki tahun 2025,” ungkap Amran dalam keterangan tertulis.
Amran menekankan bahwa hadirnya infrastruktur irigasi yang baik sangat vital untuk meningkatkan kesejahteraan petani, karena dapat mendongkrak produktivitas pertanian. Sebagai contoh, Bendungan Ameroro yang telah meningkatkan hasil pertanian, khususnya padi, di wilayah tersebut. “Produktivitas padi di daerah ini sudah meningkat sejak adanya Bendungan Ameroro. Saat ini, hasil padi mencapai 6-8 ton per hektar, dan ini sudah sangat bagus,” lanjut Amran.
Bendungan Ameroro diperkirakan dapat mengairi 2.000 hingga 3.000 hektar lahan pertanian. Selain itu, Amran juga mendorong sinergi antar pihak terkait dalam pembangunan maupun rehabilitasi saluran irigasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), juga menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk melaporkan lahan pertanian yang belum terjangkau irigasi. Ia menegaskan, apabila anggaran daerah terbatas, pemerintah pusat siap turun tangan untuk membangun irigasi tersebut.
Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertanian tengah mengajukan peraturan presiden (perpres) yang memperbolehkan pemerintah pusat untuk membangun irigasi di daerah-daerah yang belum memilikinya. Selama ini, pembangunan irigasi menjadi tanggung jawab masing-masing gubernur atau bupati/wali kota.
(Christie)
Menteri Pertanian Pastikan Perbaikan Irigasi Nasional Dimulai 2025 dengan Anggaran Rp 12 Triliun