JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah adanya klaim yang menyebutkan bahwa anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) tersisa hanya Rp 500 juta akibat efisiensi.
Menurut Gus Ipul, informasi tersebut tidak benar dan hanya hoaks belaka.
"Oh iya, itu sudah saya sampaikan kemarin tuh. Hoaks itu, ya hoaks. Itu tidak benar," kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran awal KND pada tahun ini adalah sekitar Rp 6,9 miliar.
Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran yang tersisa adalah sekitar Rp 3,1 miliar.
Efisiensi ini, lanjutnya, tidak terkait dengan pengurangan layanan untuk penyandang disabilitas, melainkan lebih pada pemangkasan biaya perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak mendukung tugas pokok KND.
"Yang benar, pagu anggaran Komisi Nasional Disabilitas itu adalah Rp 6,9 miliar. Terus hasil efisiensinya itu tinggal Rp 3,1 miliar," terang Gus Ipul.
Sebelumnya, beredar informasi melalui akun Instagram @Parakerja yang menyebutkan bahwa anggaran KND dipangkas drastis dari Rp 5,6 miliar menjadi hanya Rp 500 juta.
Postingan tersebut memicu kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran akan menghambat fungsi KND dalam memantau dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.
Gus Ipul menegaskan, meskipun ada penghematan anggaran, pelayanan untuk penyandang disabilitas tidak akan terganggu.
"Pelayanannya tetap. Pelayanan untuk penyandang disabilitas tetap berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.
Dalam unggahan yang telah mendapat perhatian luas tersebut, disebutkan bahwa pemangkasan anggaran KND akan mempengaruhi peran penting lembaga ini dalam advokasi hak-hak disabilitas.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka peluang besar bagi generasi muda Indonesia melalui Program Magang Nasiona
Pemerintahan
JAKARTA Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan ba
Ekonomi
JAKARTA Komisi III DPR RI tengah menggodok Revisi UndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dengan fokus pada pem
Politik
JAKARTA Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan pelayanan unggul kembali menuai pengakuan nasional. adsensePad
Ekonomi
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai rencana pemerintah melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Keseh
Nasional
JAKARTA Pemerintah Indonesia kembali menerima suntikan investasi besar dari industri otomotif global. adsenseProdusen mobil asal Tiongk
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh di Ka
Politik
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali menembus rekor baru pada Rabu (15/10/2025). adsenseEmas 24 k
Ekonomi
JAKARTA Peran kecerdasan buatan (AI) semakin meluas dalam kehidupan seharihari, termasuk dalam dunia pariwisata. adsenseHasil riset t
Sains & Teknologi
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan melanjutkan pelemahannya pada perdagangan hari ini, Rabu (15/10/2025), setelah se
Ekonomi
