Gempa Kuat Guncang Jepang, BMKG Pastikan Wilayah Indonesia Tetap Aman
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,8 yang mengguncang wilayah
NASIONAL
BATU BARA – Polemik pembangunan irigasi di Desa Sei Mataram, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kian memanas.
Anggota DPRD Batu Bara dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Ridwan, turun langsung ke lapangan menyusul kekecewaan masyarakat terhadap proyek yang dinilai tidak sesuai harapan.Rabu 4/3/2026
Proyek irigasi yang merupakan bagian dari program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLA) memiliki nilai anggaran sebesar Rp515.200.000.Baca Juga:
Rincian pekerjaannya meliputi normalisasi sepanjang 1.000 meter, perbaikan tiga pintu air (bentang 4–5 meter), serta pembangunan tiga pintu air baru (bentang 3–4 meter).Namun ironisnya, meskipun belum dilakukan Serah Terima Pekerjaan (PHO), sejumlah bagian fisik proyek sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kualitas pekerjaan dan sistem pengawasan.
Soroti Pengawasan dan Minta Evaluasi TotalDalam tinjauannya, Ridwan menegaskan bahwa proyek tersebut patut dipertanyakan, apalagi dikaitkan dengan program prioritas nasional dalam mendukung swasembada pangan.
"Kalau belum serah terima tapi sudah rusak, ini jelas ada yang tidak beres. Ini menyangkut uang rakyat dan program ketahanan pangan nasional," tegas Ridwan.Lebih lanjut, ia secara tegas meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara.
"Saya minta Kadis Pertanian dan PPTK dicopot. Saya juga meminta kepada Bupati agar segera mengevaluasi Dinas Pertanian secara menyeluruh," ujar Ridwan dengan nada tegas.Menurutnya, apabila pengawasan berjalan maksimal, kerusakan sebelum PHO tidak seharusnya terjadi. Dalam proyek ini disebutkan adanya fungsi pemantauan sejak awal pelaksanaan, termasuk keterlibatan Kodim 0208/Asahan dalam pengawasan kegiatan OPLA.
Diminta Bangun Ulang Jika Tak Sesuai Spesifikasi
Ridwan menegaskan, jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, maka proyek tersebut harus diperbaiki atau bahkan dibangun ulang."Jangan sampai program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat tercoreng karena pekerjaan asal jadi. Ini harus menjadi perhatian serius," tambahnya.Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat Desa Sei Mataram masih menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Batu Bara, untuk merespons tuntutan evaluasi tersebut.*
(dh)
Baca Juga:
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 6,8 yang mengguncang wilayah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, sebagai saksi da
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI terus mengintensifkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset dengan menyerap berbagai masukan
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengakhiri perdagangan di zona merah pada Selasa (28/7/2026). Pelemahan terjadi di ten
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri prosesi wisuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan digelar di Ka
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan penyusunan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan trans
PEMERINTAHAN
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada perdagangan Selasa (28/7/2026). Pelemahan mat
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah kabar yang beredar mengenai adanya pengadaan 1,8 juta unit ki
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap telah mengantongi sedikitnya empat alat bukti sah dalam menetapkan mantan Wakil Kepala Bada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyatakan dukungannya kepada Polda Metro Jaya untuk mengusu
HUKUM DAN KRIMINAL