Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 02 Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kembali menuai sorotan tajam.
Pada hari Rabu (4/3/2026), para orang tua murid mempertanyakan kualitas serta nilai kelayakan menu yang dibagikan kepada siswa.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Dari pantauan dan keterangan sejumlah wali murid, menu yang diterima anak-anak dinilai jauh dari standar kelayakan gizi.Baca Juga:
Bahkan secara kasat mata, total makanan tersebut diperkirakan hanya berkisar sekitar Rp7.000 per porsi. Angka ini memicu kecurigaan adanya dugaan mark-up anggaran atau ketidaksesuaian dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Yang menjadi perhatian serius, kejadian ini disebut bukan kali pertama terjadi. Beberapa hari sebelumnya, polemik serupa juga sempat mencuat, namun diduga tidak ada evaluasi tegas maupun tindakan nyata terhadap penyelenggara.
"Sudah pernah ramai sebelumnya, tapi seperti tidak ada efek jera. Sekarang terulang lagi," ujar salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Minimnya pengawasan di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram pun dipertanyakan.
Jika benar nilai menu tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang semestinya, hal ini berpotensi merugikan hak siswa sebagai penerima manfaat program.
Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan mencegah masalah kekurangan nutrisi.
Namun, apabila pelaksanaannya terkesan asal-asalan dan tidak sesuai standar, tujuan mulia program tersebut bisa tercoreng.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah dan penyedia MBG belum memberikan klarifikasi resmi terkait menu yang dipersoalkan.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah, dinas terkait, maupun aparat pengawas untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh.
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN