Airlangga Hartarto Kunjungi Paris untuk Percepat Aksesi Indonesia ke OECD

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis pada 3-5 Maret 2025, untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam rangka mempercepat proses aksesi Indonesia ke OECD.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk memperkuat integrasi ekonomi dengan perekonomian global serta mempercepat upaya keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap).

Airlangga menjelaskan bahwa pertemuan ini akan menegaskan komitmen Indonesia untuk melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan agar sesuai dengan standar OECD.

"Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan agar sejalan dengan standar OECD.

Pertemuan dengan Sekjen OECD diperlukan untuk membahas langkah lanjutan terkait proses aksesi Indonesia, terutama penyampaian Initial Memorandum Indonesia pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025," ungkap Airlangga di Jakarta pada Selasa (4/3/2025).

Agenda Kunjungan Kerja Selama di Paris, Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, serta Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard, dan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.

Ia juga akan melakukan pertemuan dengan beberapa Duta Besar negara OECD, termasuk Australia, Jepang, Belanda, Inggris, Polandia, Irlandia, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.

Selain itu, Airlangga juga akan berbicara dalam UNESCO World Engineer's Day dengan topik "Peran Insinyur dalam Merancang Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Proses aksesi Indonesia ke OECD melibatkan evaluasi mendalam terkait tata kelola ekonomi dan publik, serta kemampuan dan kapasitas Indonesia dalam menjalankan kebijakan yang sesuai dengan standar OECD.

Reformasi dan Dukungan Internasional Airlangga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang merampungkan dokumen Initial Memorandum yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, regulasi, dan standar pemerintah Indonesia dengan instrumen OECD.

Selama pertemuan ini, Airlangga akan memaparkan berbagai inisiatif reformasi kebijakan yang telah dilakukan Indonesia untuk mendukung aksesi OECD.

"Dukungan dari beberapa negara mitra sudah dimanfaatkan, sementara komitmen beberapa negara lainnya perlu didorong realisasinya," ujar Airlangga.