PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
MEDAN – Kejaksaan Tinggi -Kejati- Sumut didesak mengusut kasus dugaan korupsi di sejumlah proyek besar di Kota Medan. Di antaranya, dugaan korupsi Proyek Penataan Lansdcap Ruas Jalan Kota Medan atau lebih dikenal dengan Proyek Lampu Pocong tahun 2022 senilai Rp 21 miliar. Selain itu, ada lagi proyek Lapangan Merdeka Medan senilai sekitar Rp 500 miliar yang hingga kini masih terbengkalai.
"Bagi masyarakat Kota Medan, sudah secara umum menyebut kedua proyek tersebut syarat dengan dugaan korupsi," tegas Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat -BBHAR- DPC PDIP Medan Rion Arios SH MH, Selasa, 30/09/2025.Baca Juga:
Apalagi di Proyek Lampu Pocong, menurut Rion Arios, masyarakat luas sudah mengetahui bahwa ada dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Sebab, saat masih menjabat sebagai Walikota Medan, Bobby Nasution sempat mengumumkan bahwa telah terjadi proyek gagal atau total lost dalam proyek lampu pocong tersebut.
Pada saat itu, Bobby Nasution menjelaskan, akibat gagalnya proyek Lampu Pocong tersebut, telah merugikan negara hingga Rp 21 miliar. Karena itu, Bobby Nasution meminta agar para rekanan yang mengerjakan proyek tersebut segera mengembalikan uang negara tersebut.
Proyek Lampu Pocong merupakan pekerjaan penataan Lansdcap Ruas Jalan Kota Medan. Bentuknya adalah peningkatan kualitas trotoar jalan dengan penambahan lampu trotoar, taman trotoar berupa kursi dan tong sampah.Dugaan korupsi yang juga tidak kalah dahsyatnya, menurut Rion Arios adalah, proyek Lapangan Merdeka.
Sesuai desakan publik, dugaan korupsi dalam proyek Lapangan Merdeka ini adalah mark-up anggaran, pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan tapi ditenderkan lagi agar anggaran semakin besar. Sehubungan dengan itu, Rion Arios SH MH berharap, agar Kepala Kejati Sumut Harly Siregar merespon desakan masyarakat untuk mengusut kasus dugaan korupsi di dua proyek tersebut.
"Terutama dugaan korupsi Lapangan Merdeka. Karena kasus ini sudah secara resmi dilaporkan ke Kejati Sumut," jelas Rion Arios SH MH.Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BBHAR DPC PDIP Medan, Rion Arios SH MH juga berencana dalam waktu dekat untuk menemui Kepala Kejati Sumut untuk memberi dukungan pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut.
DILAPORKAN
Sebelumnya, pegiat jasa konsruksi Erwin Simanjuntak telah melaporkan dugaan kasus korupsi proyek Lapangan Merdeka tersebut ke Kejati Sumut.
Laporan pengaduan tersebut disampaikan ke Kejati Sumut pada 8 September 2025. Namun, menurut Erwin Simanjuntak, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa Kejati Sumut akan memproses laporan tersebut. "Sampai sekarang, saya masih menunggu langkah hukum yang akan dilakukan Kejati Sumut," tegas Erwin Simanjuntak.
Erwin juga mendesak Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi proyek Lapangan Merdeka.
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL