BI Proyeksikan The Fed Tahan Suku Bunga hingga Akhir 2026 Imbas Ketegangan Geopolitik Global
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
MEDAN – Kejaksaan Tinggi -Kejati- Sumut didesak mengusut kasus dugaan korupsi di sejumlah proyek besar di Kota Medan. Di antaranya, dugaan korupsi Proyek Penataan Lansdcap Ruas Jalan Kota Medan atau lebih dikenal dengan Proyek Lampu Pocong tahun 2022 senilai Rp 21 miliar. Selain itu, ada lagi proyek Lapangan Merdeka Medan senilai sekitar Rp 500 miliar yang hingga kini masih terbengkalai.
"Bagi masyarakat Kota Medan, sudah secara umum menyebut kedua proyek tersebut syarat dengan dugaan korupsi," tegas Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat -BBHAR- DPC PDIP Medan Rion Arios SH MH, Selasa, 30/09/2025.Baca Juga:
Apalagi di Proyek Lampu Pocong, menurut Rion Arios, masyarakat luas sudah mengetahui bahwa ada dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Sebab, saat masih menjabat sebagai Walikota Medan, Bobby Nasution sempat mengumumkan bahwa telah terjadi proyek gagal atau total lost dalam proyek lampu pocong tersebut.
Pada saat itu, Bobby Nasution menjelaskan, akibat gagalnya proyek Lampu Pocong tersebut, telah merugikan negara hingga Rp 21 miliar. Karena itu, Bobby Nasution meminta agar para rekanan yang mengerjakan proyek tersebut segera mengembalikan uang negara tersebut.
Proyek Lampu Pocong merupakan pekerjaan penataan Lansdcap Ruas Jalan Kota Medan. Bentuknya adalah peningkatan kualitas trotoar jalan dengan penambahan lampu trotoar, taman trotoar berupa kursi dan tong sampah.Dugaan korupsi yang juga tidak kalah dahsyatnya, menurut Rion Arios adalah, proyek Lapangan Merdeka.
Sesuai desakan publik, dugaan korupsi dalam proyek Lapangan Merdeka ini adalah mark-up anggaran, pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan tapi ditenderkan lagi agar anggaran semakin besar. Sehubungan dengan itu, Rion Arios SH MH berharap, agar Kepala Kejati Sumut Harly Siregar merespon desakan masyarakat untuk mengusut kasus dugaan korupsi di dua proyek tersebut.
"Terutama dugaan korupsi Lapangan Merdeka. Karena kasus ini sudah secara resmi dilaporkan ke Kejati Sumut," jelas Rion Arios SH MH.Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BBHAR DPC PDIP Medan, Rion Arios SH MH juga berencana dalam waktu dekat untuk menemui Kepala Kejati Sumut untuk memberi dukungan pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut.
DILAPORKAN
Sebelumnya, pegiat jasa konsruksi Erwin Simanjuntak telah melaporkan dugaan kasus korupsi proyek Lapangan Merdeka tersebut ke Kejati Sumut.
Laporan pengaduan tersebut disampaikan ke Kejati Sumut pada 8 September 2025. Namun, menurut Erwin Simanjuntak, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa Kejati Sumut akan memproses laporan tersebut. "Sampai sekarang, saya masih menunggu langkah hukum yang akan dilakukan Kejati Sumut," tegas Erwin Simanjuntak.
Erwin juga mendesak Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi proyek Lapangan Merdeka.
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memproyeksikan ruang penurunan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) atau Fed Funds Rate (FFR) akan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Indonesia menolak segala bentuk pungutan biaya atau tol bagi kapalkapal komersial y
INTERNASIONAL
KOTA PADANG Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 82,9 juta anak Indonesia dapat menerima manfaat Program Ma
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki keb
POLITIK
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas kontribusi dalam misi
PEMERINTAHAN
MEDAN Penasehat hukum terdakwa Ngadinah, Bintang Panjaitan, menilai tuntutan satu tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Harga kebutuhan pokok bersubsidi di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi sorotan tajam. Diduga akibat lemahnya penegakan hukum
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap keberadaan shadow company atau perusahaan bayangan yang diduga dimiliki mantan pejabat Mah
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kejaksaan Negeri Binjai melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka kasus dugaan proyek fiktif di Dinas Ketahanan Panga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah mengapresiasi langkah platform digital YouTube yang kini resmi mematuhi kebijakan batas usia minimum 16 tahun sebagai
PEMERINTAHAN