Yusril Tegaskan Akademisi Bebas Kritik Pemerintah, Minta Tidak Langsung Diproses Pidana Tanpa Bukti Hukum

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa akademisi memiliki kebebasan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Menurutnya, kritik tersebut tidak boleh dibatasi selama masih berada dalam koridor kebebasan berpendapat.

"Kalau akademisi, dia bebas saja untuk mengkritik pemerintah, ya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalang-halangi hal itu," kata Yusril di Jakarta, Rabu (22/4/2026), menanggapi pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari dan Ubedilah Badrun.

Yusril menjelaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh akademisi yang juga berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mekanisme etik seharusnya didahulukan sebelum masuk ke ranah pidana.

Baca Juga:

• YouTube Resmi Patuhi PP Tunas, Terapkan Batas Usia Minimum 16 Tahun di Indonesia

Menurutnya, penilaian etik perlu menjadi langkah awal untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran atau tidak, sebelum aparat penegak hukum melakukan proses lebih lanjut.

"Kalau etik mengatakan tidak ada pelanggaran etik, ya, apalagi? Apa dasarnya mau melakukan penyidikan pidana?" ujarnya.

Ia menambahkan, proses pidana baru dapat dilakukan jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, seperti penghasutan. Namun, menurutnya, kritik akademis tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penghasutan.

"Kalau penghasutan itu memang delik pidana. Itu agak repot, tapi saya kira bukan delik penghasutan, orang berpendapat tidak bisa dihalang-halangi," ucap Yusril.

Di sisi lain, Yusril menegaskan bahwa setiap warga negara tetap memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum. Namun, laporan tersebut harus melalui proses verifikasi sebelum ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan atau penyidikan.

Ia juga mengimbau agar para akademisi yang dipanggil atau diundang oleh kepolisian untuk klarifikasi dapat hadir dan memberikan keterangan secara terbuka.

"Kalau diundang untuk klarifikasi, saran saya hadir saja. Diklarifikasi masalah itu. Syukur-syukur setelah diklarifikasi tidak perlu ditingkatkan ke penyelidikan atau penyidikan," katanya.*

(an/dh)

YouTube Resmi Patuhi PP Tunas, Terapkan Batas Usia Minimum 16 Tahun di Indonesia

BAA Talks Resmi Dibuka, Sekda Aceh Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Inovasi Generasi Muda

Restrukturisasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rampung, Pemerintah Segera Umumkan Hasilnya

Pemerintah Kaji Ulang HET Minyakita, Distribusi BUMN Diperkuat untuk Jaga Harga dan Pasokan

Diduga Ada Pembiaran, Harga Sembako di Batu Bara Melambung Meski Diatur Undang-Undang

Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Ini Penjelasan Menlu