MEDAN - Keputusan Dinas Pendidikan Kota Medan yang melarang sekolah-sekolah PGRI menerima murid baru hingga tahun 2026, memicu kekhawatiran di kalangan guru dan pengelola sekolah.
Pembatasan ini dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini mengandalkan sekolah-sekolah PGRI sebagai tempat menimba ilmu.
Pada Senin (3/3/2025), Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen, S.Pd., M.Pd.B, menerima perwakilan Pengurus PGRI Medan yang mengeluhkan kebijakan tersebut. Ketua Guru Profesi dan Tenaga Pendidik (GP Tendik) Sumut, Bahrumsyah, mengungkapkan bahwa masalah ini telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Medan bersama Dinas Pendidikan Kota Medan, namun hingga kini belum ada solusi konkret.
"Ini sudah di-RDP-kan oleh Komisi II bersama Dinas Pendidikan Kota Medan, tapi belum ada keputusan. Kami berharap ada jalan keluar agar sekolah PGRI tetap bisa menerima siswa baru," ujar Bahrumsyah.
Kepala SMP PGRI 4 Medan, Riang Sihite, menyampaikan bahwa sekolah-sekolah PGRI memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan Indonesia.
Sekolah-sekolah ini berdiri atas inisiatif Presiden Soekarno, yang pada 100 hari setelah kemerdekaan meminta guru-guru sekolah negeri untuk mengajar anak-anak tambahan di sore hari.
Hingga kini, tujuh sekolah PGRI masih beroperasi di Medan, sebagian besar menumpang di gedung sekolah negeri dan mayoritas siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.
"Kami kecewa dengan pembatasan ini. Padahal, lulusan PGRI sudah banyak yang berhasil, bahkan ada yang menjadi Anggota DPRD Medan, seperti Renville Pandapotan Napitupulu dari Fraksi PSI," ungkap Riang Sihite, berharap agar DPRD Medan dapat memperjuangkan agar sekolah-sekolah PGRI tetap bisa menerima siswa baru.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen berjanji akan membantu mengatasi permasalahan tersebut.
"Saya akan menghubungi Komisi II untuk menanyakan hasil RDP terkait hal ini. Selain itu, saya juga akan mengundang yayasan untuk mendata siswa PGRI yang membutuhkan bantuan," katanya.
Keputusan ini menjadi pukulan besar bagi sekolah-sekolah PGRI yang selama ini berperan vital dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak dari kalangan ekonomi lemah.
Tanpa adanya solusi, masa depan ribuan siswa yang bergantung pada pendidikan di sekolah-sekolah ini bisa terancam.
SIMALUNGUN Jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Raya dengan Kecamatan Raya Kahean di Kabupaten Simalungun terputus akibat longsor
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sosial. adsenseIa
Nasional
TAPANULI SELATAN Menanggapi pemberitaan yang menyebut Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) lamban dalam menangani kasus dugaan perusakan pag
Nasional
JAKARTA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) kembali meluluskan doktor baru di bidang
Pendidikan
YOGYAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi jutaan peserta yang telah lama menunggak. a
Kesehatan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun yang disita dar
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan uang tunai hasil sitaan sebesar Rp13,2 triliun kepada negara dalam kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih maraknya praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah pemerintah daerah
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke73 tahun 2025, Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel),
Nasional
PURWOREJO Kecelakaan tragis terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, pada Minggu (19/10/2025) pagi, ketika sebuah mobil operasional program Ma
Peristiwa
