Meski Hanya Sayur yang Bau, BGN Wajibkan Seluruh Paket MBG Tak Dikonsumsi
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan makanan dalam paket program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dikonsumsi apabila ditemuk
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, secara resmi mengakui kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dipimpin oleh Jusuf Kalla (JK). Pengakuan ini disampaikan setelah Supratman menyerahkan balasan surat dari pengurus PMI kepada Jusuf Kalla di Kantor Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/12/2024).
Dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuan, Supratman menjelaskan bahwa pengakuan tersebut dilakukan berdasarkan kajian mendalam terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI yang telah disusun. Pemerintah melalui Kementerian Hukum pun menyatakan bahwa kepengurusan PMI di bawah Jusuf Kalla telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Setelah dilakukan kajian berdasarkan AD/ART PMI, Kementerian Hukum memberikan pengakuan atas AD/ART dan pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Jusuf Kalla,” ujar Supratman.
Sementara itu, Jusuf Kalla dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih atas pengakuan yang diberikan oleh Kementerian Hukum. Ia juga menegaskan bahwa isu dualisme kepengurusan PMI yang sempat berkembang sudah teratasi setelah klarifikasi dari pemerintah. Menurut JK, sesuai dengan prinsip Palang Merah Internasional, hanya ada satu organisasi PMI yang sah di setiap negara.
“Terima kasih kepada Pak Menteri, kami sangat menghargai pengukuhan ini. Mengenai isu dualisme, sudah dijelaskan oleh pemerintah bahwa hanya ada satu PMI yang sah, dan itu yang kami pimpin. Sehingga persoalan ini sudah selesai,” ujar JK.
Jusuf Kalla juga menekankan bahwa organisasi yang beroperasi dengan nama PMI namun tidak diakui oleh pemerintah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Palang Merah Indonesia. “Kami berharap yang lain bisa menjalankan organisasi sosial mereka, tapi tidak bisa mengklaim nama PMI,” tambahnya.
Dengan pengakuan resmi ini, kepengurusan Jusuf Kalla di PMI diharapkan dapat melanjutkan berbagai program kemanusiaan dan pengabdian yang selama ini telah dilakukan PMI di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan makanan dalam paket program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dikonsumsi apabila ditemuk
NASIONAL
JAKARTA Minat masyarakat terhadap motor listrik di Indonesia masih tergolong rendah. Untuk mendorong penjualan sekaligus mempercepat per
EKONOMI
BEKASI Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah skema untuk memudahkan masyarakat Indonesia beralih dari motor berbahan bakar bensi
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Motor Listrik Nasional (Molinas), Kamis (13/8/2026). Peluncuran kendaraan listrik te
EKONOMI
JAKARTA Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta meminta hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praper
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung kembali mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meyakini Badan Gizi Nasional (BGN) akan semakin baik di bawah kepemimpinan Sudaryono. Dia
NASIONAL
BATAM Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih penghargaan Terbaik I tingkat provinsi kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri Peringatan Hari Veteran Nasional 2026 di Balai Sudir
NASIONAL
BALIKPAPAN Aktivitas industri hulu minyak dan gas (migas) di Kalimantan tidak hanya berkaitan dengan produksi energi. PT Pertamina Hulu In
EKONOMI