Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
bitvonline.com-Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan awal Syawal 1446 H pada Sabtu, 29 Maret 2025, untuk menentukan kapan umat Islam di Indonesia akan merayakan Idul Fitri 2025.
Sidang isbat ini merupakan agenda tahunan yang diadakan untuk menetapkan tanggal awal Syawal setelah sebulan penuh umat Muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Menurut Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag, Abu Rokhmad, sidang isbat ini menggunakan dua metode dalam penetapan awal Syawal, yaitu metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung hilal).
Kedua metode ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Perhitungan Astronomi dan Rukyat Hilal
Abu Rokhmad menjelaskan bahwa menurut perhitungan astronomi (hisab), ijtimak atau konjungsi bulan akan terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17.57 WIB.
Namun, pada saat terbenam matahari, posisi hilal diperkirakan masih sangat rendah, dengan posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh, yang menunjukkan hilal kemungkinan besar belum terlihat.
Untuk itu, data astronomi ini akan diverifikasi melalui mekanisme rukyat atau pengamatan langsung di lapangan.
Proses rukyatul hilal untuk menentukan awal Syawal 1446 H rencananya akan dilakukan di 33 titik di seluruh Indonesia, kecuali Bali yang tengah merayakan Hari Raya Nyepi.
Pemantauan hilal ini akan dilakukan di berbagai lokasi strategis di setiap provinsi di Indonesia.
Tahapan Sidang Isbat
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL