JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan hadir dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Sidang tersebut dijadwalkan pada Senin, 5 Februari 2025, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pihak yang akan mewakili KPK dalam sidang praperadilan tersebut adalah tim dari Biro Hukum KPK.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengonfirmasi bahwa tim Biro Hukum akan hadir pada sidang yang akan membahas penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. “Kemungkinan besar akan hadir, biro hukum KPK,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/1).Meski demikian, Tessa menyampaikan bahwa kepastian kehadiran tim KPK dalam persidangan tersebut baru bisa dipastikan pada hari pelaksanaan sidang. Hingga saat ini, tim Biro Hukum KPK memastikan akan hadir dalam sidang praperadilan tersebut.
Sebagai informasi, sidang praperadilan yang awalnya dijadwalkan pada 21 Januari 2025, sempat ditunda setelah KPK tidak hadir dalam persidangan tersebut. Hakim Djuyamto, yang memimpin persidangan, mengatakan bahwa KPK mengajukan permohonan penundaan sidang pada 16 Januari 2025. Hal ini kemudian disetujui oleh hakim serta kuasa hukum Hasto, dan sidang ditunda hingga 5 Februari 2025.
Baca Juga:
Sidang praperadilan ini berkaitan dengan status tersangka Hasto Kristiyanto dalam kasus suap yang melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dalam kasus tersebut, Hasto diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan pada tahun 2020 untuk memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, yang melibatkan Harun Masiku.Harun Masiku, yang juga merupakan calon anggota DPR, hingga saat ini masih menjadi buron. Selain terjerat dalam kasus suap, Hasto Kristiyanto juga dijerat dalam kasus dugaan merintangi penyidikan terkait pelarian Harun Masiku.
(dtk)/(johansirait)
Baca Juga:
MEDAN Kasus pencurian motor kembali terjadi di Kota Medan, yang semakin marak meskipun pihak Kepolisian telah melakukan patroli dan pena
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media digital hanya dapat diproses hukum jika
Hukum dan Kriminal
MERAUKE Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Santa Mari
Hukum dan Kriminal
JEMBER Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenkopo
Nasional
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencan
Pemerintahan
MANDAILING NATAL Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, secara resmi melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kep
Pemerintahan
SURABAYA Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil menangkap tiga pelaku penyebaran video hoaks dan deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI) ya
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terus mendalami dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah akan mulai menerapkan kurikulum baru yang memasukkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI)
Pendidikan
PEKANBARU Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Pe
Hukum dan Kriminal
