
Kemendagri: Mayoritas Warga Datang ke TPS Karena Politik Uang, Bukan Kesadaran Politik!
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
BANDUNG – Sebanyak 98 Kartu Keluarga (KK) yang sebelumnya tinggal di kawasan Jembatan Pasopati, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, resmi dipindahkan ke dua Rumah Susun (Rusun) di Rancaekek dan Solokan Jeruk pada Rabu, 18 Desember 2024. Pemindahan ini menjadi bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang sebelumnya tinggal di kawasan kumuh dan tak layak huni.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, dalam sambutannya pada acara pemindahan tersebut menyampaikan bahwa 98 KK yang kini mendapat tempat tinggal yang layak ini mencakup 384 jiwa. Dari jumlah tersebut, 48 KK dipindahkan ke Rusun Rancaekek, sementara 50 KK lainnya ditempatkan di Rusun Solokan Jeruk. Bey berharap bahwa selain mendapat tempat tinggal yang layak, warga yang dipindahkan juga akan diberikan pembinaan agar bisa hidup mandiri.”Selain mendapatkan tempat tinggal yang layak, peserta juga akan dibina untuk menjalani hidup. Mereka akan dilatih sesuai dengan minat dan bakat mereka, agar mampu bekerja mandiri dan berwirausaha,” jelas Bey Mahmudin.
Pembangunan rusun di kedua lokasi tersebut telah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan solusi bagi warga yang selama ini tinggal di kolong jembatan maupun kawasan tidak layak huni. Rumah susun tersebut juga diresmikan oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), yang hadir dalam acara tersebut bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program pemindahan warga dari kolong jembatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah warga yang tinggal di lokasi-lokasi yang tidak layak huni, baik di Jakarta maupun di daerah lainnya.”Ini adalah salah satu langkah besar untuk memastikan bahwa warga yang sebelumnya tinggal di bawah kolong jembatan atau kawasan kumuh, bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan akses ke tempat tinggal yang layak,” ujar Ara.
Sebagai bagian dari peresmian rusun baru ini, Ara juga menekankan bahwa pemindahan warga ke rumah susun tidak hanya mengenai penyediaan hunian, tetapi juga pembinaan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Warga yang telah dipindahkan diharapkan dapat memperoleh pelatihan dan dukungan untuk membuka peluang usaha dan pekerjaan.Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah daerah berencana untuk terus melanjutkan program pemindahan warga dari kawasan kumuh ke rumah susun lainnya di berbagai daerah, baik di Bandung maupun kota-kota besar lainnya.Bey Mahmudin juga berharap agar bantuan ini bisa menjadi solusi jangka panjang, serta mendukung peningkatan kualitas hidup para penerima manfaat.“Ke depan, kami berharap ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain, supaya semakin banyak warga yang tidak layak huni bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan kehidupannya menjadi lebih baik,” tutup Bey. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
NasionalJAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
OlahragaJAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
NasionalMALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan KriminalMEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi