Wamenperin: Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Industri Dinilai Minim, Pemerintah Siap Bantu

JAKARTA — Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengungkapkan bahwa meskipun kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai Januari 2025, dampaknya terhadap sektor industri dinilai tidak terlalu signifikan. Hal ini berdasarkan komunikasi yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian dengan berbagai sektor industri di Indonesia.

“Kalau untuk kenaikan PPN, kami sudah berkomunikasi dengan berbagai macam industri. Insyaallah tidak banyak dampaknya, apa yang dirasakan oleh industri. Kalaupun ada yang dirasakan, kami sangat terbuka untuk membantu mereka, mencari jalan keluar bersama-sama,” ujar Faisol saat menghadiri Kick Off 2nd Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (18/12/2024).Menurut Faisol, meskipun kenaikan PPN ini tidak mengganggu banyak sektor industri, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kelangsungan industri dan mendukung perekonomian nasional. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri dalam menjalankan kebijakan ini, demi mencegah dampak negatif yang lebih besar.Dalam kesempatan yang sama, Faisol juga memberikan penjelasan terkait dampak kenaikan PPN terhadap sektor makanan dan minuman, khususnya pada harga beberapa produk premium seperti sushi, sashimi, dan daging kelas atas, yang bahan bakunya seperti salmon, tuna, dan king crab akan dikenakan tarif PPN 12 persen.

“Tentu saja harga barang-barang seperti sushi dan sashimi, yang biasanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu dan bukan konsumsi pokok, tidak terlalu berdampak besar pada masyarakat bawah. Kami berharap kenaikan PPN ini tidak akan mempengaruhi harga produk-produk tersebut secara signifikan,” ujar Faisol.Selain produk-produk makanan mewah, beberapa barang premium lainnya seperti Wagyu dan Kobe beef juga akan dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi mulai Januari 2025. Faisol menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global.Sebelumnya, pemerintah mengumumkan bahwa tarif PPN akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung stabilitas ekonomi nasional, yang diharapkan dapat memperkuat sektor pembangunan negara.”Kenaikan tarif PPN ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Senin (16/12/2024). Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini bersifat selektif dan hanya berlaku untuk barang dan jasa yang termasuk kategori mewah.Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, seperti barang pokok dan layanan esensial, seperti kesehatan dan pendidikan, tetap akan bebas dari PPN atau dikenakan tarif lebih rendah. Hal ini dilakukan agar kebijakan tersebut tidak membebani rakyat kecil.Penerimaan dari kenaikan tarif PPN ini diharapkan dapat dialokasikan untuk mendukung program-program pembangunan pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengimbau masyarakat untuk memahami kebijakan ini dengan baik dan mempersiapkan diri terhadap perubahan yang akan datang. (JOHANSIRAIT)