JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Vietnam kini memiliki kebijakan yang berbeda terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Indonesia yang akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sementara Vietnam justru menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen. Meskipun begitu, pihak pemerintah Indonesia menilai bahwa insentif perpajakan yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan dengan Vietnam.
Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menanggapi perbandingan kebijakan PPN antara kedua negara. Ia menjelaskan bahwa meski tarif PPN Indonesia akan lebih tinggi, insentif perpajakan yang diberikan jauh lebih besar. Salah satu alasan utama adalah pemerintah Indonesia memberikan pembebasan PPN terhadap berbagai barang dan jasa yang vital bagi masyarakat, sebuah langkah yang tidak dilakukan oleh pemerintah Vietnam.”PPN di Vietnam sangat terbatas pembebasannya, lalu Vietnam tidak ada belanja perpajakan,” kata Febrio dalam wawancara yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). Menurut Febrio, pembebasan PPN di Indonesia mencakup berbagai sektor, termasuk bahan makanan, sektor transportasi, jasa pendidikan, kesehatan, hingga sektor otomotif dan properti.
Sebagai contoh, untuk tahun 2025 saja, pemerintah Indonesia merencanakan belanja pajak sebesar Rp 265,6 triliun untuk pembebasan PPN. Pembebasan ini meliputi Rp 77,1 triliun untuk bahan makanan, Rp 61,2 triliun untuk UMKM, Rp 34,4 triliun untuk sektor transportasi, Rp 30,8 triliun untuk jasa pendidikan dan kesehatan, serta Rp 27,9 triliun untuk jasa keuangan dan asuransi. Sektor-sektor lainnya, seperti otomotif dan properti, serta listrik dan air, juga mendapat pembebasan pajak yang signifikan.Febrio menambahkan, Indonesia bahkan memberikan pembebasan PPN pada komoditas sembako, sementara Vietnam tetap mengenakan tarif 5 persen untuk barang yang sama. “Vietnam itu pajaknya 5 persen, kita 0 persen,” ujar Febrio. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tarif PPN Indonesia lebih tinggi, negara ini lebih dermawan dalam memberikan insentif perpajakan kepada masyarakatnya.Menurut Febrio, insentif perpajakan di Indonesia jauh lebih besar daripada yang diberikan oleh Vietnam. “Jadi kalau ditanya insentif perpajakan, apalagi insentif PPN khususnya, itu Indonesia jauh lebih generous daripada Vietnam,” tegas Febrio. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
BITVONLINE.COM Mata rabun, atau yang dikenal dengan istilah medis myopia, adalah kondisi di mana seseorang kesulitan melihat objek yang ber
Kesehatan
OlehMimin Dwi HartonoPELANGGARAN hak memperoleh keadilan merupakan persoalan terbesar bangsa Indonesia. Aduan pelanggaran hak memperoleh ke
Opini
BITVONLINE.COM Ketenangan hati adalah salah satu kunci untuk menjalani hidup yang penuh berkah dan ketenangan. Di tengah berbagai ujian dan
Agama
BITVONLINE.COM Lebaran Haji atau Idul Adha 1446 Hijriah diprediksi akan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Penetapan ini merujuk pada kalender
Agama
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Provinsi Bali pada Jumat, 25 April 2025. Cuaca cera
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada
Nasional
JAWA BARAT Warga Jawa Barat diminta untuk mempersiapkan perlengkapan menghadapi hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Nasional
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Jumat, 25 April 2025,
Nasional
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Jumat, 25 Apr
Nasional
BATUBARA Meski sebagai pengawas internal, tidak berarti Inspektorat bersih dalam mengelola anggaran. Lihat saja Inspektorat Batubara yan
Hukum dan Kriminal
