JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, mengungkapkan bahwa Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP telah menetapkan Muktamar PPP akan digelar setelah Idul Fitri 2025. Dalam muktamar tersebut, keputusan-keputusan penting akan diambil, termasuk kemungkinan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Di forum itu, seluruh peserta atau muktamirin mempunyai ruang untuk memutuskan masa depan partai mulai dari menyusun AD/ART, memilih ketua umum, dan keputusan-keputusan penting lainnya,” kata Arwani usai penutupan Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).Pernyataan tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa AD/ART PPP tidak dapat diubah dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan pada muktamar sebelumnya. Menurut Arwani, perubahan AD/ART membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru untuk masuk dan memimpin partai, bahkan tanpa latar belakang sebagai pengurus PPP sebelumnya.
“Jika memang Muktamirin menghendaki perubahan persyaratan ketua umum, maka calon ketua umum PPP tidak harus berasal dari pengurus partai yang sudah ada. Ini membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi,” ujar Arwani.Hal ini memungkinkan tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak terlibat dalam kepengurusan, baik di tingkat DPP maupun DPW, untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum PPP. Arwani menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mutlak tentang persyaratan calon ketua umum, dan segala keputusan akan bergantung pada hasil musyawarah para peserta muktamar.”Ini bisa diubah tergantung dari bagaimana peserta atau muktamirin nanti. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada mereka yang memiliki kewenangan memilih dan menentukan kriteria calon ketua umum yang baru,” jelasnya. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini terdapat 194 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilay
Internasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut aturan tentang keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satga
Nasional
PEKANBARU Sekitar 7.000 peserta aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar unjuk rasa menolak relokasi warga
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2029. Pernyataan ini di
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menanggapi pernyataan Wilmar International Limited terkait penyitaan uang sebesar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah, untuk diperiks
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wiradarma Harefa, meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk men
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mencermati perkembangan konflik yang semakin memanas antara Iran dan Israel, dengan menaruh perhatian
Nasional
BADUNG Tiga pria warga negara (WN) Australia ditangkap aparat Kepolisian Indonesia atas dugaan keterlibatan dalam kasus penembakan brutal
Hukum dan Kriminal
MUARO JAMBI SD Negeri 003/IX Senaung menggelar acara pelepasan siswasiswi kelas VI Tahun Ajaran 2024/2025 di halaman sekolah, Rabu (18/6
Pendidikan
