Terpukau Danau Toba, Pelari 34 Negara Bilang “Ini Surga” di Trail of The Kings UTMB 2026
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
BANDAR LAMPUNG – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 2024–2025 semakin mengemuka.
Zulkifli, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung, mengakui adanya penerimaan
honorer tersebut berdasarkan kebutuhan, namun menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dugaan oknum yang meminta uang untuk penerbitan SK.Baca Juga:
Pengakuan itu disampaikan Zulkifli di hadapan perwakilan tiga lembaga yang membawa aspirasi masyarakat, yakni Herman dari Sekretariat DPD GRIB Jaya Lampung, Hi. Arman dari PWDPI, dan A. Habibi dari DPD KO-WAPPI, saat pertemuan di kantor BKPSDM Kota Bandar Lampung, Kamis (13/2/2026).
Herman menyoroti penerimaan honorer yang menurut regulasi tidak diperbolehkan, sementara Hi. Arman mempertanyakan pungli senilai Rp50 juta terkait SK honorer.
"Pemkot Bandar Lampung sangat jelas melanggar UU Nomor 20 Tahun 2023 yang melarang pengangkatan pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN," kata A. Habibi tegas.
Habibi juga menegaskan pelanggaran tersebut berpotensi melanggar beberapa regulasi lain, antara lain:
1. Pasal 17-19 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang melarang pejabat bertindak sewenang-wenang.
2. Pasal 12E UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman hukumannya 4–20 tahun penjara.
Ketiga lembaga sepakat akan melaporkan kasus ini ke Komisi II DPR RI dan Presiden, agar ditindak tegas dari akar.
"Jika Walikota, Kadis, Camat, dan Lurah terbukti terlibat dalam penerimaan honorer yang meminta uang Rp50–100 juta, maka ini jelas kejahatan terstruktur dan harus diadili," ujar Habibi.
Zulkifli menyatakan pihaknya akan memanggil oknum terkait, menampung laporan, dan membahasnya lebih lanjut dalam rapat internal BKPSDM.*
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal S.E., M.AP., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabup
PEMERINTAHAN