Gerindra Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Usul Revisi UU Mulai 2025

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa partainya mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daripada melalui pemilihan langsung. Muzani mengungkapkan, Gerindra tidak memiliki masalah dengan ide tersebut dan siap untuk mendukung pembahasan lebih lanjut terkait perubahan sistem Pilkada.

“Kalau Gerindra tidak ada problem, tidak ada masalah, Gerindra setuju Pilkada itu harus dipilih oleh DPRD. Tidak ada masalah, Gerindra setuju,” ujar Muzani kepada wartawan di Bogor pada Minggu (15/12/2024). Pernyataan tersebut menegaskan dukungan partainya terhadap upaya mereformasi sistem Pilkada yang selama ini dianggap membebani anggaran negara.Muzani juga menambahkan, partainya berharap agar pemerintah dan DPR RI bersama dengan akademisi dapat segera mengkaji lebih mendalam gagasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. “Karena ini Pilkada baru selesai, gubernur akan dilantik, wali kota dilantik, bupati dilantik, maka setelah itu kami akan minta dilakukan kajian-kajian dulu di DPR, setelah itu dilakukan pembahasan-pembahasan. Ya mungkin 2025 lah,” tuturnya.

Gagasan mengenai perubahan sistem Pilkada ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik tingginya biaya yang dikeluarkan selama Pilkada. Menurut Prabowo, puluhan triliun rupiah dapat terbuang hanya dalam waktu 1-2 hari pelaksanaan Pilkada, suatu hal yang sangat tidak efisien. Sebagai perbandingan, Prabowo menilai negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dengan sistem di mana DPRD memilih kepala daerah, tanpa harus menggelar pemilihan umum yang mahal.“Malaysia, Singapura, India, sekali memilih anggota DPRD, DPRD itu lah yang memilih gubernur, milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ujar Prabowo saat menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini pada Kamis (12/12/2024). Presiden juga mengajak partai-partai politik untuk bersama-sama memperbaiki sistem partai politik yang ada, agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan efisiensi anggaran negara.Muzani pun mengungkapkan bahwa perubahan sistem Pilkada ini memerlukan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Menurutnya, hal ini akan menjadi agenda besar yang akan dibahas setelah pelantikan kepala daerah pada akhir 2024. Proses pembahasan dan kajian tersebut diperkirakan akan berlangsung pada tahun 2025. (JOHANSIRAIT)