Medan Akan Ajukan Kenaikan UMK 6,5 Persen ke Pemprov Sumut Selasa Mendatang

SUMUT -Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Illyan Chandra Simbolon, mengungkapkan bahwa pihaknya hingga saat ini belum mengirimkan surat pengajuan kenaikan Upah Minimum Kerja (UMK) Kota Medan ke Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut).

Menurut Illyan, penetapan UMK yang akan diajukan ke Pemprov Sumut sudah dilakukan. Akan tetapi, mereka masih menunggu persetujuan dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sebelum mengirimkan surat tersebut.

“Belum disahkan ya UMK Kota Medan, karena kita baru akan mengajukan surat kenaikan UMK ke Pemprov Sumut selambat-lambatnya pada Selasa (17/12/2024) mendatang,” ujar Illyan. 

Ia menjelaskan bahwa hasil rapat dengan Dewan Pengupahan Kota Medan sepakat untuk menaikkan UMK sebesar 6,5 persen sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau dari hasil rapat, sama ya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sebesar 6,5 persen atau Rp 4.014.072,” ungkapnya.

Illyan menambahkan bahwa tidak ada kendala dalam rapat penetapan UMK tersebut. “Enggak ada ya, semua telah sepakat UMK di Medan naik 6,5 persen mulai tahun depan,” ucapnya.

Meskipun keputusan sudah disepakati, Illyan mengakui bahwa jika nantinya ada buruh yang tidak setuju dengan kenaikan UMK sebesar 6,5 persen, hal tersebut adalah hal yang wajar.

“Jika UMK telah ditetapkan, banyak buruh yang protes tidak setuju itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Yang penting, kenaikan UMK yang kita ajukan sejauh ini adalah 6,5 persen, sesuai arahan Presiden,” jelas Illyan.

Selain membahas UMK, Illyan juga menyinggung soal aturan cuti terbaru dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait libur Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, hingga saat ini ia belum menerima surat edaran tersebut.

“Terkait aturan cuti belum sampai ke saya hingga hari ini. Tetapi kalau yang saya baca dari pemberitaan, sebenarnya tidak ada perubahan yang baru dalam aturan cuti,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan soal pekerja tidak wajib bekerja pada tanggal 25 Desember dan 1 Januari mendatang sudah berlaku selama ini. Jika ada pekerja yang bekerja pada hari libur nasional, perusahaan wajib memberikan upah lembur.

“Jika pun ada pekerja yang mau bekerja di tanggal tersebut, maka perusahaan wajib menyediakan penambahan gaji lembur,” tambahnya.

Illyan juga menyebutkan bahwa untuk memastikan hak pekerja, ada layanan pengaduan yang tersedia melalui aplikasi Siduta Medan.

“Kita sediakan layanan pengaduan untuk pekerja yang tidak mendapat upah lembur saat bekerja di hari nasional. Para pekerja bisa melapor melalui aplikasi Siduta Medan,” jelasnya.

Dengan berbagai penyesuaian ini, diharapkan kesejahteraan pekerja dapat tetap terjaga sambil mematuhi ketentuan yang berlaku.

(N/014)