Usulan Gaji Kepala Daerah Naik dari 20 Persen PAD, Guru Besar Unpad: Korupsi yang Dilegalkan?
JAKARTA Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daera
NASIONAL
MEDAN – Kedaulatan bangsa di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekayaan sumber daya alam.
Kemampuan mengelola data, menguasai informasi, serta menjaga kepercayaan publik di ruang digital kini menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).Baca Juga:
Forum dibuka oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Adlan S.Pd.
Dalam sambutannya, Rico Waas menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
"Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelayanan publik lebih cepat, efektif, dan akurat," ujar Adlan.
Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif sekaligus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Selain pelayanan publik, komunikasi pemerintah juga dinilai memiliki peran yang semakin strategis.
Adlan mengatakan media sosial pemerintah harus dimanfaatkan sebagai saluran informasi resmi sekaligus ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Ketika pemerintah terlambat memberi penjelasan, ruang itu akan diisi spekulasi," kata Adlan.
Ia juga menyoroti meningkatnya ancaman hoaks, disinformasi, hingga kejahatan digital seperti judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda.
Karena itu, pemerintah dituntut lebih cepat menghadirkan informasi yang akurat, berbasis data dan fakta, khususnya saat menghadapi situasi darurat agar tidak memberi ruang bagi penyebaran informasi yang menyesatkan.
JAKARTA Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daera
NASIONAL
RUSIA Rusia mulai mengimpor bensin dari India untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di dalam negeri. Krisis tersebu
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afa
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua BaratOrganisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah beb
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali melanjutkan operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (P
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Komando Operasi (Koops) TNI Habema mengerahkan tiga helikopter untuk mengevakuasi jenazah pilot berkewarganegaraan Amerika Serika
PERISTIWA
JAKARTA Markas Besar (Mabes) TNI memberikan tanggapan terkait penyidikan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar meng
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan tanggapan terkait rekomendasi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL