Hendak Terbang ke NTB, Pria Asal Aceh Tertangkap Bawa 1 Kilogram Sabu di Bandara Silangit
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Markas Besar (Mabes) TNI memberikan tanggapan terkait penyidikan yang dilakukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) terhadap dugaan keterlibatan seorang perwira aktif dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perwira yang dimaksud adalah Kolonel Budi Utomo, yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga:Dalam proyek tersebut, ia diketahui bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik Emmo JVX GT.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigadir Jenderal Muhammad Nas, menegaskan institusinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung.
"TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Muhammad Nas, Jumat (3/7/2026).
Ia menambahkan, TNI tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian perkara sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum."
Hingga saat ini, pihak terkait masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kolonel Budi Utomo maupun pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk Agustina Arumsari.
Namun, belum ada tanggapan resmi dari keduanya.
Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengungkap dugaan keterlibatan Kolonel Budi Utomo bersama dua tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Kepala BGN periode 2024–2026, Lodewyk Pusung, dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono.
Ketiganya diduga bekerja sama melakukan penggelembungan anggaran dan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan sepeda motor listrik senilai Rp1,03 triliun.
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum membe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 yang digelar di Komple
PEMERINTAHAN
JAKARTA Dunia pers Indonesia kembali berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbuk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, angkat bicara terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehSutrisno PangaribuanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
OPINI
MEDAN Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menolak keras wacana yang mengusulkan pengemudi ojek daring (ojol) dikategorikan sebagai p
NASIONAL
JAKARTA Safari politik Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan berlanjut ke Jawa Tengah setelah rangkaian kunjungan ke sejumlah daera
POLITIK