JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan persetujuan DPR RI untuk menjual satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara. Pengajuan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) yang telah diterima pimpinan DPR.
Surpres tersebut dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI, yaitu R-33 tanggal 14 Juli, hal Permohonan Persetujuan DPR RI Terhadap Penjualan Barang Milik Negara berupa 1 unit Kapal Eks KRI Ki Hajar Dewantara," kata Dasco dalam rapat paripurna.Baca Juga:
Selain pengajuan penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara, Prabowo juga mengirimkan sejumlah Surpres terkait calon pejabat di Bank Indonesia (BI). Surat tersebut mencakup calon Gubernur BI, calon Deputi Gubernur Senior BI, serta calon Deputi Gubernur BI.
Prabowo juga menyampaikan Surpres mengenai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Seluruh surat yang diajukan Presiden tersebut selanjutnya akan diproses DPR sesuai mekanisme yang berlaku.
"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Mekanisme yang Berlaku," ujar Dasco.
Pengajuan penjualan kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu surat Presiden yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada awal masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.* (k/dh)
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya melepas pemulangan 74 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Su
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan tidak boleh hanya dikembangkan unt
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Gerindra menilai momen Presiden Prabowo Subianto duduk di antara Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden G
NASIONAL
MEDAN Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Utara (Sumut) segera rampung. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mendorong seluruh pihak
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan persetujuan DPR RI untuk menjual satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara. Penga
NASIONAL
NIAS SELATAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,1 mengguncang wilayah Nias Selatan, Sumatera Utara, Selasa (18/8/2026) siang. Berdasar
PERISTIWA
JAKARTA DPR RI menyetujui 11 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakart
NASIONAL
JAKARTA Rapat paripurna DPR RI menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan 20262031. Penetapan t
NASIONAL
JAKARTA Pimpinan dan anggota DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta sejumlah menteri terkait akan berangkat ke Nusa Te
NASIONAL
