Hakim Tolak Pengalihan Tahanan Rumah Eks Menag Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan persetujuan DPR RI untuk menjual satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara. Pengajuan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) yang telah diterima pimpinan DPR.
Surpres tersebut dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI, yaitu R-33 tanggal 14 Juli, hal Permohonan Persetujuan DPR RI Terhadap Penjualan Barang Milik Negara berupa 1 unit Kapal Eks KRI Ki Hajar Dewantara," kata Dasco dalam rapat paripurna.Baca Juga:
Selain pengajuan penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara, Prabowo juga mengirimkan sejumlah Surpres terkait calon pejabat di Bank Indonesia (BI). Surat tersebut mencakup calon Gubernur BI, calon Deputi Gubernur Senior BI, serta calon Deputi Gubernur BI.
Prabowo juga menyampaikan Surpres mengenai calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Seluruh surat yang diajukan Presiden tersebut selanjutnya akan diproses DPR sesuai mekanisme yang berlaku.
"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Mekanisme yang Berlaku," ujar Dasco.
Pengajuan penjualan kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu surat Presiden yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada awal masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.* (k/dh)
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 52 tahun, dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah ditangkap Satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah mempercepat relokasi 65 sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyelesaian admi
NASIONAL
MEDAN Sensus ekonomi dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mendorong pemuda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Pesan itu disampaikan d
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Kot
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Pawai Karnaval dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Re
PEMERINTAHAN