Eks Kakanwil Pajak Jakarta Khusus Ditahan KPK, Diduga Terima Gratifikasi Rp20,7 Miliar
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus, M
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Sensus ekonomi dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan.
Data yang akurat dari lapangan dapat membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menjadi acuan pelaku usaha dalam melihat peluang bisnis.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Dr. Sofyan Tan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Komisi X DPR RI di Hotel Four Points Medan, Selasa, 18 Agustus 2026.Baca Juga:
Dalam paparannya, Sofyan Tan menjelaskan data kemiskinan yang digunakan pemerintah berasal dari survei, bukan sensus.
Ia mencontohkan adanya perbedaan ukuran kemiskinan berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) dan ukuran yang disebutnya digunakan Bank Dunia.
Menurut Sofyan, perbedaan ukuran tersebut perlu menjadi perhatian, terutama ketika data ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan sebagai dasar menentukan penerima berbagai program pemerintah, termasuk KIP Kuliah.
Ia juga menyoroti persoalan desil dalam pendataan masyarakat.
Menurut dia, kesalahan dalam memasukkan data dapat berdampak terhadap masyarakat, termasuk dalam memperoleh bantuan pendidikan.
"Data yang diinput salah, keluarnya salah. Nah, kalau sudah salah seperti itu, mencelakakanlah banyak orang," ujar Anggota Komisi X DPR RI.
Sofyan juga menyoroti pentingnya pendidikan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Menurut dia, persoalan masyarakat Indonesia bukan semata-mata karena kurang rajin bekerja, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan ilmu, keterampilan, teknologi, dan manajemen.
"Pendidikan menjadi hal yang sangat penting menjawab itu," katanya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus, M
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik dan mengambil sumpah 26 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota T
PEMERINTAHAN
MEDAN Angin kencang yang menerjang Kota Medan, Sumatera Utara, pada Selasa malam, 18 Agustus 2026, menyebabkan sejumlah bangunan rusak.
PERISTIWA
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di
PERISTIWA
ACEH TENGAH Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Dari 1.615 h
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Nurbaiti, 73 tahun, masih mengais material bangunan yang berserakan di rumahnya di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota
PERISTIWA
JAKARTA Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, meminta eks Kepala Seksi Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang praperadilan keempat Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 19 Agustus 2026, sempat berlangsung gaduh. Per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia akan menerima lebih banyak pesawat angkut dan pesawat tempur dalam b
NASIONAL
BATU BARA Dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Batu Bara memberikan
PEMERINTAHAN