Indonesia Lanjutkan Proses Aksesi BRICS, Evaluasi Tetap Terbuka demi Kepentingan Nasional

Jakarta – Pemerintah Indonesia memastikan bahwa proses aksesi untuk bergabung dengan aliansi ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) terus berlanjut. Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan bahwa dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS terakhir tidak ada pembahasan yang mengarah pada pelemahan dolar Amerika Serikat (dedollarisasi).

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap fleksibel dan akan dievaluasi jika keanggotaan di BRICS nantinya dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Belum ada perubahan soal itu, tapi sekali lagi, kalau misalnya itu sifatnya mengancam kepentingan nasional, kita bisa saja melihat kembali,” ujar Sugiono kepada wartawan setelah rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Sugiono menambahkan bahwa aksesi ke BRICS merupakan bagian dari upaya memperluas kerja sama ekonomi dan politik Indonesia di kancah internasional. Namun, ia memastikan bahwa prioritas utama tetap pada kepentingan nasional dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

“Kami berkomitmen untuk terus menganalisis setiap aspek yang berkaitan dengan keanggotaan di organisasi internasional ini. Jika ada indikasi bahwa langkah tersebut dapat memengaruhi kestabilan ekonomi atau melibatkan risiko geopolitik yang tidak sejalan dengan visi pembangunan nasional, tentu kami akan menyesuaikan kebijakan,” kata Sugiono.

BRICS telah lama disebut-sebut sebagai salah satu poros ekonomi dunia yang berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Meskipun demikian, Sugiono menekankan bahwa isu dedollarisasi belum menjadi agenda utama yang dibahas oleh aliansi tersebut pada KTT terakhir.

“Dedollarisasi mungkin menjadi topik yang banyak didiskusikan di luar forum, tapi dalam kenyataannya, tidak ada keputusan konkret yang dibuat terkait hal ini di dalam KTT BRICS. Jadi, kami melihat langkah untuk bergabung tidak serta-merta membawa dampak langsung terhadap kebijakan moneter nasional,” jelasnya.

Indonesia tetap membuka kemungkinan untuk mengevaluasi langkahnya di masa depan. Dinamika politik dan ekonomi global menjadi salah satu faktor kunci yang terus dipantau oleh pemerintah sebelum membuat keputusan strategis.

“Keputusan akhir tentu akan mempertimbangkan dinamika global yang selalu berubah. Kepentingan rakyat dan negara adalah prioritas utama,” tegas Sugiono.

Aliansi BRICS dikenal sebagai salah satu kelompok ekonomi terbesar di dunia dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto global. Organisasi ini berfokus pada kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur di antara anggotanya.

Dengan potensi besar tersebut, Indonesia melihat peluang untuk memperkuat jaringan ekonomi global sekaligus meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan politik dalam setiap langkah diplomatiknya.

(JOHANSIRAIT)