Luhut Tanggapi Penolakan Kenaikan PPN 12%, Janji Stimulus Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak

JAKARTA -Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang rencananya akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia, telah memicu perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Banyak pihak, terutama netizen di media sosial, yang menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan ini, menganggap bahwa kenaikan tersebut akan memberatkan rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa penolakan yang muncul disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai stimulus yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh kenaikan PPN tersebut.

Luhut menegaskan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan bantuan sosial (bansos) yang akan diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah yang kemungkinan akan merasakan dampak langsung dari kebijakan kenaikan PPN. Rencananya, stimulus ini akan dibahas lebih lanjut bersama Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan.

“Ya karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) Presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ,” kata Luhut saat ditemui di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Selain itu, Luhut menyatakan bahwa kebijakan kenaikan PPN kemungkinan besar akan diundur hingga stimulus tersebut selesai dibahas dan dipersiapkan. Pemerintah ingin memastikan bahwa sebelum kebijakan ini diterapkan, ada jaring pengaman berupa bantuan sosial yang dapat mengurangi beban masyarakat.

“Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (stimulus). (Tunggu ada stimulusnya dulu?) Ya Kira-kira begitulah,” ujar Luhut.

Luhut menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu bentuk stimulus yang tengah dipersiapkan adalah subsidi listrik untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, bukan dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT). Subsidi listrik dianggap sebagai bentuk bantuan yang efektif karena data penerima subsidi listrik sudah tercatat dengan lengkap.

“Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah ya,” tambah Luhut.

Luhut juga menegaskan bahwa anggaran negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk membiayai stimulus tersebut. Menurutnya, dengan penerimaan pajak yang baik, pemerintah masih memiliki dana yang cukup untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh kenaikan PPN.

“Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa,” ungkap Luhut.

Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin rakyat terbebani lebih lanjut, dan stimulus yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta mendukung pergerakan ekonomi di tingkat bawah.

“Intinya itu Presiden tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi bagaimana mengurangi. Dan juga itu dana kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah,” pungkas Luhut.

Kebijakan kenaikan PPN 12% masih akan terus menjadi perhatian publik, dengan banyak pihak yang mengharapkan agar stimulus sosial dapat segera terealisasi untuk memastikan keberlanjutan perekonomian tanpa memberatkan masyarakat yang paling rentan.

(N/014)