
Habiburokhman: Wajar Jika Program MBG Temui Masalah, Ini Hajatan Nasional Setiap Hari
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Grati
Nasional
DELISERDANG- Sebagai bagian dari upaya memastikan perlindungan tenaga kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Ir Wiriya Alrahman MM, melalui perwakilannya, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, Dr Drs H Citra Effendi Capah MSP, menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Deli Serdang di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Lubuk Pakam, pada Selasa (19/11/2024).
Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc yang bertugas dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang. Program ini merupakan langkah strategis untuk melindungi tenaga kerja, terutama penyelenggara Pilkada yang rentan terhadap risiko kerja, seperti kecelakaan atau bahkan kematian saat melaksanakan tugas.
Pj Sekda Deli Serdang, Citra Effendi, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Pilkada merupakan momen penting dalam berdemokrasi yang melibatkan banyak pihak, terutama Badan Adhoc yang berperan sebagai ujung tombak dalam proses pemilihan. Badan Adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki peran yang sangat vital dalam kelancaran Pilkada, meskipun mereka sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk masalah keselamatan kerja.
“Perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah langkah yang sangat strategis untuk memberikan rasa aman bagi para pekerja, terutama bagi mereka yang terlibat dalam Pilkada. Dengan adanya perlindungan ini, kita berharap para petugas Badan Adhoc dapat melaksanakan tugas mereka dengan maksimal tanpa merasa khawatir tentang risiko yang bisa terjadi,” ujar Citra Effendi.
Lebih lanjut, Citra Effendi menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, KPU, dan Bawaslu ini menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan para petugas di lapangan, yang mana mereka sering kali bekerja di bawah tekanan dan tantangan yang berat.
Ketua KPU Deli Serdang, Relis Yanthi Panjaitan, menyebutkan bahwa di KPU Deli Serdang terdapat total 26.312 anggota Badan Adhoc yang bekerja mulai dari tingkat PPK, PPS, KPPS, hingga Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan. “Kami menyadari ini adalah jumlah yang cukup besar, namun kami berkomitmen untuk melindungi mereka semua. Semoga dengan adanya jaminan sosial ini, mereka dapat bekerja dengan rasa aman,” ungkap Relis Yanthi.
Sementara itu, Bawaslu Deli Serdang memiliki 3.460 orang Badan Adhoc yang tersebar di berbagai tingkat pengawasan Pilkada. Ketua Bawaslu Deli Serdang, Febryandi Ginting S MSi, juga menambahkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan ini akan memberi rasa aman bagi seluruh petugas pengawas pemilu. “Kami berharap dengan adanya program ini, seluruh anggota Badan Adhoc dari tingkat kecamatan hingga TPS merasa aman dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa, Andi Widya Leksana, menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan jaminan perlindungan yang mencakup kecelakaan kerja tanpa batasan biaya, serta santunan sebesar 48 kali upah bagi pekerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Selain itu, bagi pekerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, santunan yang diberikan mencapai Rp42 juta untuk ahli waris, ditambah beasiswa untuk dua anak dari TK hingga perguruan tinggi.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada seluruh anggota Badan Adhoc untuk bekerja dengan penuh semangat, tanpa merasa khawatir akan risiko yang mungkin mereka hadapi selama menjalankan tugas dalam Pilkada. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Grati
NasionalJAKARTA Operator stasiun pengisian bahan bakar minyak (BBM) swasta, Vivo Indonesia, mengumumkan seluruh stok bensin mereka telah habis. P
PeristiwaMEDAN Kabar baik datang bagi para pencari kerja di Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) me
NasionalJAKARTA Kelompok ibu, anak muda, dan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program Makan B
PeristiwaMEDAN Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Khusus membuka penerimaan peg
NasionalMEDAN Sosok politisi Hasyim, SE kembali mencuri perhatian publik setelah dinilai layak maju dalam kontestasi Pemilihan Wali Kota Medan m
PolitikPADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali menggelar kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda
PemerintahanJAKARTA Masalah skor kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menjadi kendala bagi masyara
EkonomiJAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan Indonesia tidak akan membuka kembali keran ekspor min
EkonomiJAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan dua jenis lauk
Kesehatan