Pj Gubernur Sumut dan DPD RI Bahas Ribuan Anak Korban Human Trafficking di Kamboja

MEDAN- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Sumut, Penrad Siagian, pada Selasa (19/11/2024). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial, termasuk temuan kasus ribuan anak asal Sumut yang menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking) di Kamboja.

Dalam kunjungan kerjanya selama tiga pekan di Sumut, Penrad mengungkapkan temuan mengejutkan terkait kasus perdagangan manusia. Ia menyebutkan bahwa anak-anak yang menjadi korban sebagian besar berusia di bawah 18 tahun.

“Saya telah berkomunikasi dengan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja. Beliau menyampaikan ada ribuan anak-anak asal Sumut yang menjadi korban human trafficking di sana. Beberapa anak telah saya fasilitasi untuk dipulangkan,” ujar Penrad.

Penrad juga telah bertemu dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumut. Ia menyampaikan bahwa Sumut mencatat angka tinggi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan putus sekolah.

“Saya berharap semua pihak bisa bersama-sama mencari solusi agar cita-cita Indonesia Emas dapat terwujud,” tegasnya.

Selain isu human trafficking, Penrad juga membahas perkembangan pemekaran daerah di Sumut. Ia mengungkapkan ada tiga wilayah yang saat ini sedang diperjuangkan menjadi daerah otonomi baru.

“Apakah wilayah-wilayah tersebut sudah layak secara administrasi dan memiliki kesiapan untuk menjadi daerah otonomi baru? Ini yang perlu kita evaluasi bersama,” kata Penrad.

Pertemuan ini juga membahas pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, dana bagi hasil, stunting, serta konflik agraria.

Agus Fatoni, dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan mendukung penuh segala upaya penyelesaian masalah yang disampaikan oleh DPD RI.

“Pemprov Sumut siap memberikan informasi yang dibutuhkan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Bappelitbang, BKAD, Bapenda, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Biro Otonomi Daerah,” ujar Fatoni.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian masalah.

“Kami berharap aspirasi yang disampaikan kepada Pemprov Sumut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun lembaga terkait, sehingga kebutuhan pembangunan daerah dapat segera tercapai,” pungkasnya.

Isu perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan putus sekolah menjadi fokus utama yang diangkat dalam pertemuan tersebut. Kolaborasi antara Pemprov Sumut, DPD RI, dan berbagai instansi diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk masalah-masalah tersebut.

(JOHANSIRAIT)