Serikat Pekerja eFishery Temui Kemnaker, Minta Pemerintah Cegah PHK Massal

JAKARTA – Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN), yang lebih dikenal sebagai eFishery, menyambangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat (31/1/2025) untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi perusahaan yang tengah menghadapi tantangan besar.

Kedatangan mereka diterima langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan serikat pekerja menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dapat berdampak luas.Bendahara SPMTN, Ari, menyatakan bahwa pihaknya berharap eFishery tidak mengalami penutupan operasional dan menghindari gelombang PHK yang dapat berdampak buruk bagi pekerja serta ekosistem bisnis perusahaan.

“Tadi kami menyampaikan keresahan kami kepada Wakil Menteri, bahwa kami berharap eFishery tetap beroperasi dan tidak ada PHK massal. Kami ingin ada solusi agar keberlangsungan perusahaan tetap terjaga,” ujar Ari saat ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

Menurutnya, eFishery merupakan perusahaan di sektor akuakultur yang memiliki peran strategis dalam mendukung para pembudidaya ikan di Indonesia. Dengan kondisi perusahaan yang tidak stabil, banyak pembudidaya mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap pakan ikan, yang berpotensi menghambat usaha mereka.

“Banyak pembudidaya yang bergantung pada eFishery. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya pekerja yang terdampak, tetapi juga mitra dan klien perusahaan,” tambah Ari.Menanggapi hal tersebut, Wamenaker Noel menegaskan bahwa pemerintah mengimbau eFishery agar menghindari kebijakan PHK massal. Menurutnya, situasi ini perlu ditangani dengan pendekatan yang mengutamakan keberlangsungan tenaga kerja.

“Dari diskusi tadi, memang ada permasalahan internal terkait dugaan fraud. Kalau dari cerita mereka, ada laporan pembukuan ganda yang mengindikasikan adanya masalah keuangan. Namun, pemerintah tetap mengimbau agar PHK tidak dilakukan,” ujar Noel.Noel menegaskan bahwa pekerja seharusnya tidak menjadi korban dalam situasi ini, mengingat akar masalah berasal dari manajemen perusahaan. Untuk itu, pemerintah akan berupaya memfasilitasi dialog lebih lanjut dengan manajemen eFishery guna mencari solusi terbaik.

“Saya akan menemui pihak manajemen eFishery untuk meminta klarifikasi lebih lanjut dan membahas opsi yang memungkinkan perusahaan tetap berjalan tanpa harus melakukan PHK besar-besaran,” tegasnya.Pemerintah saat ini tengah berupaya menekan angka PHK di berbagai sektor. Noel menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mencegah gelombang kedua PHK setelah sebelumnya industri tekstil mengalami krisis serupa.

“Kami tidak ingin ada PHK massal lagi setelah industri tekstil. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi tenaga kerja dan memastikan keberlangsungan usaha,” pungkasnya.Dengan adanya langkah proaktif dari Kemnaker, diharapkan perusahaan dan pekerja dapat menemukan solusi terbaik untuk menghadapi tantangan yang ada tanpa harus mengorbankan keberlangsungan lapangan pekerjaan. (trbn)(JOHANSIRAIT)