Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Klarifikasi Pemangkasan BUMN Karya, Tegaskan Tidak Ada Merger

MAGELANG- Rencana pemangkasan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dari tujuh menjadi tiga yang diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir mendapat respons langsung dari Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Dody menegaskan bahwa tidak ada merger BUMN Karya, melainkan hanya akan dilakukan sedikit restrukturisasi untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut.

“Merger BUMN Karya? Tidak ada. Tidak ada merger. Hanya sedikit restrukturisasi, jangan dibesar-besarkan,” kata Dody kepada awak media saat meninjau Bendung Karangtalun di Ngluwar, Kabupaten Magelang, Sabtu (16/11/2024).

Menurut Dody, meskipun ada pembicaraan mengenai restrukturisasi, hal tersebut tidak akan mengganggu hubungan kerja antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian BUMN, yang selama ini saling mendukung satu sama lain dalam proyek-proyek infrastruktur besar. “Kami sangat bergantung pada karya-karya ini, jadi tidak ada masalah,” tegasnya.

Dody juga menjelaskan bahwa meskipun kabar pemangkasan BUMN Karya telah beredar, pihaknya merasa tidak terganggu oleh isu tersebut. “Kami tiap hari berkomunikasi dengan Pak Erick, saya sering ngobrol langsung dengannya. Tidak ada perubahan apa-apa, dan kami tetap bekerja sama dengan baik,” lanjut Dody.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga memberikan penjelasan terkait rencana tersebut. Erick memastikan bahwa pemangkasan BUMN Karya bukanlah sebuah merger, melainkan restrukturisasi yang akan membuat perusahaan-perusahaan ini lebih efisien. “Kami sudah bicara dengan Pak Dody dan memastikan bahwa pemangkasan ini tidak akan mengganggu penugasan yang sudah diberikan kepada BUMN Karya,” ujar Erick.

Pernyataan senada juga datang dari Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, yang menegaskan bahwa proses ini lebih kepada perubahan struktur perusahaan dan bukan penggabungan antar perusahaan. “Ini bukan merger. Kami akan melakukan penataan struktur agar perusahaan-perusahaan ini lebih efisien dan bisa fokus pada spesialisasi masing-masing,” kata Tiko, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Dody Hanggodo yang juga turut serta dalam kunjungan ke Bendung Karangtalun di Magelang, menjelaskan bahwa Kementerian PU akan terus berfokus pada pemanfaatan bendungan yang sudah ada untuk mendukung swasembada pangan di Indonesia. “Kami punya sekitar 47 bendung yang sudah dan akan selesai hingga 2026. Keberadaan bendungan-bendung ini sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Dody.

Bendung Karangtalun sendiri berfungsi mengairi sekitar 5.256 hektare lahan pertanian yang tersebar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, serta Kabupaten Sleman dan Bantul di Yogyakarta. Selain untuk irigasi pertanian, bendungan juga berfungsi untuk mengendalikan banjir dan menyediakan air baku.

Dody menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan bendungan-bendung ini dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional menjelang tahun 2028. “Kami akan memaksimalkan potensi yang ada. Selain untuk irigasi, beberapa bendung juga untuk pengendalian banjir dan penyediaan air baku. Semua itu untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan nasional,” pungkas Dody.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang juga hadir dalam beberapa kesempatan bersama Dody, menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendukung sektor pertanian dan peternakan dengan memberikan berbagai bantuan. “Kami akan terus memastikan bahwa petani dan peternak di Indonesia mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, dari aspek bibit hingga pasar,” ujar Amran.

Kepala Desa Ngluwar, tempat Bendung Karangtalun berada, juga menyatakan apresiasi terhadap perhatian pemerintah terhadap kebutuhan air untuk pertanian. “Bendung Karangtalun sangat penting bagi kami, karena dengan adanya bendung ini, kami bisa terus menanam padi tanpa khawatir kekurangan air,” ujar kepala desa setempat.

Rencana restrukturisasi BUMN Karya yang sedang digodok oleh Kementerian BUMN mendapat perhatian serius, namun Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya proyek-proyek infrastruktur penting, termasuk yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Sementara itu, dengan adanya 47 bendung yang akan terus dioptimalkan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung swasembada pangan nasional, guna memastikan ketahanan pangan yang lebih stabil hingga tahun 2028. (JOHANSIRAIT)