Sri Mulyani Ungkap Pemerintah Tarik Utang Setiap Dua Minggu Lewat Lelang SBN untuk Stabilkan APBN

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan penarikan utang secara teratur setiap dua minggu sekali. Penarikan ini dilakukan melalui lelang Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (13/11).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa mekanisme penarikan utang ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar. Ia menyebutkan, lelang SBN yang dilakukan setiap dua minggu memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar (market appetite) serta volume yang dapat diserap oleh investor.

“Di dalam negeri, kita meng-issued utang setiap 2 minggu, artinya itu regular lelang maksudnya. Kita akan lihat appetite dan volumenya,” ujar Sri Mulyani dalam rapat tersebut.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga memberikan informasi terkait utang negara yang akan jatuh tempo. Utang yang jatuh tempo pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 434,29 triliun. Untuk memastikan kelancaran pembayaran dan pembiayaan utang, pemerintah terus memantau kebutuhan likuiditas dan instrumen keuangan yang dapat mengakomodasi pembayaran utang tersebut.

“Kita juga melihat bahwa jika APBN kita dianggap stabil dan kredibel, maka pasar akan percaya. Mereka yang memegang surat utang kita yang jatuh tempo, mereka tidak akan mencairkan jika tidak ada instrumen lain. Jadi, mereka biasanya menunggu apakah kami akan meng-issued yang baru dan mereka akan ‘revolve’ saja,” jelas Sri Mulyani.

Dia juga menambahkan, meskipun utang menjadi bagian penting dalam pembiayaan APBN, pemerintah berusaha menjaga agar komposisi utang tetap terkendali dan tidak membebani anggaran negara dalam jangka panjang.

Untuk utang yang jatuh tempo pada tahun 2025, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima UU APBN yang disetujui oleh DPR. Dalam UU tersebut tercatat utang jatuh tempo yang harus segera dikelola, bersama dengan defisit anggaran yang telah disepakati.

“Kami di Kemenkeu sedang menyusun strategi untuk pembiayaannya. Kami juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menentukan proporsi utang yang akan diterbitkan baik di dalam negeri maupun luar negeri,” jelas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan menambahkan, meskipun situasi keuangan global dan domestik saat ini masih penuh tantangan, penarikan utang yang terencana dan teratur melalui lelang SBN merupakan salah satu cara untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Sri Mulyani menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembiayaan melalui utang dan kemampuan negara dalam mengelola anggaran untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami akan terus melihat dinamika di pasar dan bekerjasama dengan BI untuk memitigasi risiko fiskal yang mungkin timbul akibat perubahan kondisi global dan domestik,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya transparansi, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah akan terus memberikan informasi yang jelas mengenai strategi pembiayaan utang negara. Hal ini penting agar masyarakat dan para investor dapat memahami kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.

“Salah satu komitmen kami adalah untuk menjaga APBN yang stabil dan kredibel, dan kami akan terus berupaya agar pembiayaan utang tetap terkendali dengan prinsip kehati-hatian,” pungkas Sri Mulyani.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang, sambil tetap menjaga keseimbangan fiskal dan keberlanjutan pembiayaan negara. (JOHANSIRAIT)