JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alien Mus, mempertanyakan peruntukan lahan seluas 20 juta hektare yang akan digunakan dalam program hutan cadangan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Program ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air di Indonesia.
Dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis (23/1/2025), Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, membahas soal penggunaan lahan tersebut. Alien Mus menyampaikan bahwa setelah menanyakan kepada Kementerian Pertanian, mereka mendapat keterangan bahwa kebutuhan lahan untuk ketersediaan pangan nasional hanya sekitar satu juta hektare. “Pak, kami juga masih bertanya, 20 juta hektare itu pembebasannya benar-benar untuk apa?
Kami juga menanyakan Kementerian Pertanian bahwa yang dibutuhkan untuk ketersediaan pangan nasional kita itu satu juta hektare, kalau saya nggak salah,” kata Alien dalam rapat tersebut. Senada dengan Alien, anggota Komisi IV lainnya, Arif Rahman, juga mengungkapkan kebingungannya mengenai asal usul angka 20,6 juta hektare yang disebutkan oleh Kemenhut.
Baca Juga:
Arif menekankan bahwa angka tersebut harus didasarkan pada kajian yang mendalam, mengingat hutan merupakan kawasan krusial dengan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang besar. “Karena kalau identifikasi menurut saya tidak memenuhi unsur, ini tidak boleh serampangan masalah hutan ini. Karena dampaknya di kemudian hari, ini akan menjadi masalah buat masyarakat.
Banjir, nah ini harus dipertimbangkan karena ini berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, faktor hukum dan lain-lain,” ujar Arif. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa Kemenhut telah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai hutan cadangan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air.
Baca Juga:
Program ini juga mencakup rencana penanaman pohon aren yang dapat menghasilkan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. “Dengan menanam pohon aren, 1 hektare bisa menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. Jika 1,5 juta hektare ditanami pohon aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” jelas Raja Antoni.
Kemenhut juga menyebutkan potensi 1,1 juta hektare lahan yang dapat menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun, yang setara dengan total impor beras Indonesia pada tahun 2023. Namun, perdebatan mengenai angka 20 juta hektare ini diharapkan dapat segera menemukan titik terang melalui kajian lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.
(CHRISTIE)
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama Kemenko Polhukam RI dan Bareskrim Polri berhasil membongkar dua kejahatan serius yang melibatkan perd
Hukum dan Kriminal
SAINT PETERSBURG, RUSIA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa syukurnya atas panjangnya hubungan antara Indonesia dan Rusia saat
Internasional
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tampak akrab saat menghadiri pembukaan Jakarta F
Nasional
LUMAJANG Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Kamis (19/9/
Peristiwa
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka malam pembukaan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 di area Jakarta International Ex
Pemerintahan
JAKARTA Acara unduh mantu pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise digelar meriah di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (19/6/2
Entertainment
JAKARTA Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menegaskan belum ada kepastian soal kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Part
Politik
JAKARTA Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan pengembalian empat pulau ke Provinsi Aceh menuai apresiasi dari pengamat politik
Politik
BATU BARA Masih dengan suasana bahagia atas pernikahan putri dari Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, keluarga besar B
Seni dan Budaya
JAKARTA Musisi legendaris Fariz RM kembali menjalani proses hukum atas dugaan kasus kepemilikan dan peredaran narkotika. Sidang kedua d
Hukum dan Kriminal
