Jumlah WNI yang Minta Pulang dari Kamboja Capai 2.493 Orang
JAKARTA Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melapor ke Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, Kamboja, terus meningkat seiring upaya pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman untuk mendukung pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Kepala BGN Dadan Hindayana di kantor BPOM RI pada Kamis (23/1/2025).
Dalam kesepakatan tersebut, BPOM akan melakukan pengawasan terhadap dapur pembuatan makanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, termasuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. BPOM juga akan memitigasi potensi kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan.
“Pencegahan dimulai dari tahap awal dengan pengawasan terhadap 30 ribu dapur yang akan diawasi oleh BPOM. Kami juga akan mengawasi sumber pangan, baik dari pasar maupun distributor, serta melakukan sampling terhadap makanan yang akan disajikan,” kata Taruna. BPOM juga akan melibatkan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG.
Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan BPOM dan BGN dapat menyusun langkah-langkah strategis dalam mengawal keamanan pangan program MBG. Dadan Hindayana, Kepala BGN, mengungkapkan bahwa pengawasan ini sangat penting agar program yang merupakan salah satu unggulan Presiden Prabowo ini berjalan dengan baik dan aman.
“Program ini sangat riskan jika tidak diawasi dari awal. Kami senang BPOM akan mendampingi kami dalam hal monitoring, evaluasi, serta pengawasan terhadap aspek higienitas dan keamanan,” ujarnya. Kesepakatan ini menjadi pedoman bagi kedua instansi dalam menyusun langkah strategis untuk memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
(CHRISTIE)
JAKARTA Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melapor ke Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, Kamboja, terus meningkat seiring upaya pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut aparat penegak hukum dapat menangkap ban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan pembangunan puskesmas darurat di wilayah terdampak bencana di Sumatera selesai
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah anggapan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mangkrak
NASIONAL
JAKARTA Tekateki pengelolaan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mulai menemui titik terang. PT Agincourt Resourc
NASIONAL
KLUNGKUNG Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD s
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menorehkan prestasi gemilang di awal tahun 2026. Kanwil Kemenkum Bali berhasil menyabet P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Universitas Aufa Royhan menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat 4 Anugerah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pembaruan Peta Sumber
PERISTIWA