Kena OTT Proyek Jalan PUPR, KPK Tangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan 13 Orang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Teka-teki pengelolaan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mulai menemui titik terang.
PT Agincourt Resources (PT AR), anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) dan cucu usaha PT Astra International Tbk (ASII), menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang izinnya dicabut oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Pencabutan izin ini merupakan bagian dari 28 perusahaan yang dinyatakan melanggar aturan lingkungan dan menyebabkan bencana di Sumatera.Baca Juga:
Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, perusahaan tambang tersebut akan dialihkan pengelolaannya ke BUMN melalui Mind ID atau anak usahanya, Aneka Tambang Tbk (ANTM).
"Danantara telah menunjuk PT Perhutani untuk mengelola 22 perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan. Sedangkan perusahaan tambang akan diserahkan kepada Antam atau Mind ID," kata Prasetyo Hadi dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026).
Prasetyo menambahkan, kepemilikan lahan operasional perusahaan yang dicabut izinnya bisa berganti tangan dan dikelola oleh BUMN jika kegiatan ekonominya dianggap menguntungkan negara.
Sebaliknya, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria ekonomi akan ditutup permanen. Identitas perusahaan tersebut belum dirinci.
Selain PT Agincourt Resources, 27 perusahaan lainnya yang dicabut izinnya terdiri atas perusahaan sektor perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan Badan Usaha Non-Kehutanan.
Beberapa di antaranya antara lain PT Aceh Nusa Indrapuri (Aceh), PT Minas Pagal Lumber (Sumbar), PT Toba Pulp Lestari Tbk (Sumut), dan PT North Sumatra Hydro Energy (Sumut).
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menata ulang sektor tambang dan kehutanan, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberi keuntungan bagi negara dan tidak merusak lingkungan.*
(tm/ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivis sosial Palti Hutabarat meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) untu
POLITIK
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memeriksa persoalan syarat pendidikan
NASIONAL
DELI SERDANG Warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), digegerkan dengan penemuan mayat bayi baru lahir yang ditemukan dalam bu
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat pengawalan terhadap program strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengawalan dilakukan
NASIONAL
SERANG Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga perlindungan peke
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan 4.434 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Jawa Timur yang tiba di Pelabuhan
EKONOMI
LUBUK PAKAM Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap tiga pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial J (30) yang diduga membegal pengemudi ojek pangkalan di kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL