JAKARTA –Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa mafia tanah di Indonesia terdiri dari tiga unsur utama. Dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Nusron merinci aktor-aktor yang terlibat dalam mafia tanah tersebut, yakni orang dalam, pemborong tanah, dan pihak pendukung.
Peran Pendukung Mafia Tanah
Menurut Nusron, unsur pendukung mafia tanah bisa berasal dari berbagai kalangan, termasuk kepala desa, pengacara, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan notaris. Ia juga menyebutkan bahwa persatuan makelar tanah serta bisnis makelar dan perantara turut berkontribusi dalam praktik mafia tanah. Dalam penjelasannya, Nusron berkelakar dengan menyebut dua kelompok tersebut sebagai “Permata” dan “Bimantara.”
Baca Juga:
Rencana Pemberantasan Mafia Tanah
Nusron menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia tanah dengan menggelar rapat koordinasi khusus bersama Kejaksaan Agung, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Kami insisiasi proses pemiskinan mafia tanah,” ungkapnya, menegaskan bahwa pemberantasan mafia tanah akan dilakukan secara menyeluruh.
Baca Juga:
Ia juga menyatakan bahwa tindakan hukum terhadap mafia tanah tidak hanya harus dikenakan delik pidana umum tetapi juga harus disertai dengan delik tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memberikan efek jera. “Kami sedang simulasi supaya persoalan mafia tanah benar-benar tidak ada di Indonesia karena menyangkut kepastian hukum, mempermainkan orang-orang kecil yang diserobot haknya,” tegas Nusron.
Arahan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Nusron mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan tiga arahan penting terkait penanganan sengketa tanah. Ia berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum agar mafia tanah tidak bisa menyerobot hak masyarakat. “Ada tiga penyebab hadirnya mafia tanah, yaitu berasal dari pemerintah, pemborong tanah, dan pihak penegak, seperti notaris, kuasa hukum, dan calo-calo,” kata Nusron.
Ia menambahkan, “Tiga itu, tapi di-capture mana bobotnya. Tapi menurut hemat saya, kata kunci pemberantasan mafia tanah itu dari dalam (pemerintah).”
Dengan langkah-langkah yang diambil, Nusron berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi masyarakat dalam hal hak atas tanah, sekaligus memberantas praktik mafia tanah yang selama ini merugikan banyak pihak.
(N/014)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
