ICW: Kabinet Merah Putih Dinilai Abaikan Integritas Dalam Pemberantasan Korupsi

JAKARTA –Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mengungkapkan keprihatinannya terhadap integritas Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rilis resmi yang disampaikan pada Kamis, 24 Oktober 2024, Koordinator ICW Agus Sunaryanto menegaskan bahwa sejumlah anggota kabinet memiliki rekam jejak yang meragukan, termasuk dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi.

Agus menyatakan bahwa adanya nama-nama anggota kabinet yang pernah diperiksa dan bahkan disebutkan menerima uang korupsi dalam fakta persidangan membuat publik berhak mempertanyakan komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi. “Terdapat nama anggota kabinet dengan catatan rekam jejak yang pernah disangkakan melakukan dugaan korupsi. Sehingga, publik layak meragukan komitmen pemberantasan korupsi Prabowo,” ujar Agus.

ICW juga menilai bahwa Prabowo tidak maksimal dalam melakukan pengecekan mendalam terhadap rekam jejak calon menterinya. Proses ini seharusnya melibatkan berbagai lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Direktorat Jenderal Pajak. “Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa daftar nama calon pengisi kabinet setidaknya tidak pernah terlilit persoalan korupsi hingga pajak,” ungkap Agus.

Kritik ICW ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap kabinet yang baru dilantik, yang diharapkan dapat menjalankan visi dan misi Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Agus mengingatkan bahwa presiden memiliki tugas berat untuk mengaktifkan kerja kabinet serta membuktikan komitmen antikorupsi yang sejatinya harus dimulai sejak proses pemilihan kabinet ini. “Kabinet tersebut adalah eksekutor yang akan menjalankan visi-misi presiden,” jelasnya.

Beberapa nama anggota kabinet yang disebut memiliki catatan masalah, menurut ICW, antara lain:

Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian): Terlibat dalam dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah. Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga): Namanya disebut dalam kasus korupsi BTS. Eddy Hiariej (Wakil Menteri Hukum): Diduga menerima suap dan gratifikasi dalam proses konsultasi hukum. Budi Gunawan (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan): Terlibat dalam dugaan rekening gendut. Yusril Ihza Mahendra (Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): Terlibat dalam dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum.

Agus menekankan perlunya Prabowo untuk membuktikan komitmen antikorupsi melalui penjabaran visi dan misi serta program yang akan dilaksanakan bersama anggota kabinet. “Tidak sekadar jargon, komitmen tersebut perlu diturunkan dalam bentuk agenda konkret,” tegasnya.

ICW juga mengusulkan agar penguatan lembaga KPK yang dinilai melemah selama era pemerintahan Jokowi menjadi prioritas dalam kabinet saat ini. Selain itu, mereka mendesak agar segera ditargetkan pengesahan RUU Perampasan Aset, revisi UU Tindak Pidana Korupsi, dan pemulihan independensi KPK melalui revisi UU KPK.

Kritik ini menjadi panggilan bagi pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam memerangi korupsi, yang telah menjadi isu krusial bagi masyarakat Indonesia. Integritas kabinet sangat diharapkan menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan menegakkan hukum di tanah air.

(N/014)