DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster memimpin langsung Gerakan Bali Bersih Sampah yang digelar serentak di sembilan kabupaten/kota se-Bali pada Minggu, 1 Maret 2025.
Kegiatan ini melibatkan hampir 27.500 peserta yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, ASN Forkopimda, instansi vertikal, pelajar, komunitas lingkungan, hingga masyarakat umum.
Baca Juga:
Gerakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 serta penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam Forum Koordinasi Perangkat Daerah.
Di Kota Denpasar, aksi bersih sampah dipusatkan di Pantai Padang Galak dengan melibatkan sekitar 4.500 peserta. Di Kabupaten Badung, kegiatan berlangsung di Pantai Petitenget dengan 1.074 peserta.
Sementara itu, Kabupaten Gianyar menggelar kegiatan di Pantai Lembeng dengan 3.009 peserta, dan Kabupaten Tabanan di Pantai Kelating dengan sekitar 4.000 peserta.
Untuk wilayah lain, kegiatan di Kabupaten Bangli melibatkan 1.500 orang di sejumlah titik. Kabupaten Klungkung memusatkan aksi di Pantai Watu Klotok dengan 3.400 peserta. Di Kabupaten Karangasem, kegiatan berlangsung di Pantai Ulakan dengan 1.936 peserta.
Adapun Kabupaten Buleleng mencatat jumlah peserta terbanyak, yakni 5.000 orang di Pantai Kampung Baru. Di Kabupaten Jembrana, aksi digelar di Pantai Delod Berawah dengan 3.000 peserta.
Koster menegaskan penuntasan persoalan sampah menjadi program super prioritas mendesak dengan pendekatan "Sinergitas Pembangunan Bali Dalam Satu Kesatuan Wilayah: 1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola demi Nindihin Gumi Bali.
"Ia mendorong percepatan implementasi regulasi, termasuk Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan sampah plastik sekali pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber.
Menurut Koster, persoalan mendasar terletak pada belum optimalnya pengelolaan sampah di hulu serta fasilitas TPS3R dan TPST, sehingga berdampak pada penumpukan di TPA yang kini banyak mengalami kelebihan kapasitas.
JAKARTA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk memberantas tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Motif di balik aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akhirnya terungkap. Empat prajurit TNI yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG JABUNG TIMUR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Diah Utami, resmi melantik sejumlah Ketua TP PKK kecamatan,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan di balik pemeriksaan berulang terhadap sejumlah biro travel haji dalam kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan ultimatum terakhir kepada Wikimedia Foundation untuk segera mendaftarkan
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta resmi menerima pelimpahan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, A
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Situasi keamanan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kini memprihatinkan dan dikhawatirkan sudah berada di luar k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di wilayah terdampak bencana di Sumatera untuk se
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka lowongan kerja besarbesaran untuk posisi manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pegawai Kampun
NASIONAL
MEDAN Polemik pelaporan terhadap Muhammad Jusuf Kalla terkait dugaan penistaan agama menuai kritik dari berbagai pihak. Langkah pelapor
NASIONAL
