Mahfud MD Kritik Pelaksanaan MBG, Soroti Keracunan Massal dan Potensi Korupsi
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan progra
POLITIK
JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025, yang dipatok sebesar Rp 3.621 triliun. Anggaran ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025, yang ditandatangani oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada 17 Oktober 2024, tepat sebelum transisi pemerintahan ke Prabowo.
Berdasarkan dokumen resmi, total anggaran belanja negara untuk tahun 2025 direncanakan mencapai Rp 3.621.313.743.500.000. Dalam struktur tersebut, anggaran belanja pemerintah pusat mendapatkan porsi sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja berdasarkan fungsi, organisasi, dan program pemerintah pusat.
Alokasi Anggaran untuk 87 LembagaDalam lampiran undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa anggaran disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian. Namun, nomenklatur kementerian yang dicantumkan masih mengacu pada struktur yang ada di era Kabinet Indonesia Maju di bawah Jokowi.
“Rincian anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi, fungsi, dan program tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang ini. Apabila ada perubahan, akan diatur melalui Peraturan Presiden,” ujar pasal 8 ayat 5 dari undang-undang tersebut.
Rencana Penerimaan NegaraSelain alokasi belanja, target penerimaan negara pada APBN 2025 juga menjadi sorotan. Pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp 3.005 triliun, yang diperkirakan berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak dan non-pajak.
Pengumuman tentang anggaran ini datang seiring dengan pembentukan Kabinet Merah Putih yang diumumkan oleh Prabowo, yang mencakup lebih banyak menteri dibandingkan dengan kabinet sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintahan baru untuk melakukan pembaruan dan reformasi dalam pengelolaan anggaran negara.
Perubahan dan Adaptasi AnggaranPenting untuk dicatat bahwa meskipun anggaran telah ditetapkan, ada kemungkinan perubahan dalam alokasi anggaran sesuai kebutuhan pemerintahan baru. Prabowo dan timnya diharapkan dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, sekaligus memperhatikan keberlanjutan fiskal negara.
Kebijakan anggaran yang tepat dan efektif akan menjadi kunci bagi pemerintahan Prabowo untuk mencapai target-target pembangunan dan memenuhi harapan masyarakat akan peningkatan kesejahteraan.Dengan anggaran yang telah ditetapkan, pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan dapat fokus pada eksekusi proyek dan program-program strategis yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga akan menjadi sorotan utama untuk memastikan bahwa belanja negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
(N/014)
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan progra
POLITIK
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 17 Maret 2026, tercatat mengalami penurunan tipis. Mengacu pada la
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Selasa, 17 Maret 2026. Pada pukul 09.25 WIB, IHSG naik 94,913
EKONOMI
TAPANULI TENGAH Kontroversi muncul di Tapanuli Tengah setelah Panitia Seleksi (Pansel) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Air Minum Mual Nauli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan mengizinkan PT Agincourt Resources untuk kembali beroperasi setelah sebelumnya izi
NASIONAL
JAKARTA Lima hari pasca penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontr
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBER Sebuah ledakan mengejutkan terjadi di Masjid Raya Pesona, kompleks Perumahan Pesona Regency, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,
PERISTIWA
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan penyelesaian restrukturisasi utang proyek Kere
EKONOMI
JAKARTA Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kini dalam kondisi stabil dan tidak mengancam jiwa setelah disiram air keras, kata RSUP
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, mantan staf khusus eks Menteri Agama Yaqut
HUKUM DAN KRIMINAL