Menteri ATR/BPN AHY Ungkap Dua Kasus Mafia Tanah di Bekasi dengan Kerugian Miliaran Rupiah

BEKASI -Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan adanya dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Pengungkapan ini dilakukan dalam konferensi pers yang berlangsung di Polres Metro Bekasi pada Selasa (15/10/2024).

Kasus pertama melibatkan lima tersangka yang menggunakan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan janji-janji yang menyesatkan. Korban akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp 4.072.000.000 kepada tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh RA dan RDS. Namun, setelah uang tersebut diserahkan, korban menyadari bahwa salinan akta jual beli yang diberikan adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium.

“Akibat dari penipuan ini, korban tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama mereka sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, kami menyelamatkan nilai kerugian yang seharusnya ditanggung korban, yaitu sebesar Rp 4,07 miliar,” jelas AHY.

Kasus kedua lebih kompleks, melibatkan dua tersangka dan 37 korban, dengan jumlah korban yang berpotensi bertambah. Tersangka RD diduga menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya menjadi sebanyak 39 sertifikat, dengan bantuan tersangka PS. Modus operandi yang digunakan adalah menduplikasi sertifikat dan melakukan perubahan pada data penting seperti nama pemegang hak, nomor hak sertifikat, dan nama pejabat terkait.

“Dengan sertifikat palsu tersebut, tersangka RD memanfaatkan untuk menjamin utang kepada para korban. Total kerugian riil dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar,” terang AHY. Jika dijumlahkan, total kerugian dari kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

AHY juga menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan, kerugian yang bisa diselamatkan dari kasus kedua ini berkisar di angka Rp 179.491.890.260, yang mencakup riil loss, fiscal loss, dan potential loss. Total kerugian dari kedua kasus mafia tanah di Bekasi diperkirakan mencapai Rp 183.563.890.260.

Lebih jauh, laporan dari Kementerian Perhubungan menyebutkan adanya tambahan potensi kerugian yang bisa mencapai hingga Rp 30 triliun akibat lokasi tanah yang terletak di atas lahan yang akan dibangun proyek MRT.

“Potential loss dari proyek besar MRT di wilayah Bekasi ini bisa mencapai Rp 30 triliun. Ini adalah isu yang sangat serius dan harus ditindaklanjuti,” tutup AHY, menekankan perlunya tindakan tegas terhadap praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara.

Kedua kasus ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi pemerintah dalam menangani mafia tanah, yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga berpotensi menghambat proyek pembangunan yang lebih besar. AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam memberantas praktik ilegal ini demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam bidang pertanahan.

(N/014)