Survei Vox Politica: 7 Menteri Dinilai Bikin Publik Kecewa, Mayoritas Desak Reshuffle

JAKARTA- Vox Politica Research merilis hasil survei nasional mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam survei tersebut, tujuh nama menteri disebut responden ketika ditanya mengenai menteri dengan kinerja yang dinilai kurang memuaskan, termasuk Nusron Wahid dan Raja Juli Antoni.

Survei Vox Politica Research dilakukan pada 15-25 September 2026 melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengatakan hasil survei tersebut merupakan gambaran persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai bahan evaluasi dan bukan sebagai penilaian mutlak terhadap individu.

Baca Juga:

• Belum Tersentuh KPK di Kasus Suap Summarecon, Pengamat Bedah 'Kartu Truf' Nusron Wahid

"Survei ini merupakan potret persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu," kata Fadhly.

Dalam pertanyaan mengenai menteri yang dinilai kurang memuaskan, Nusron Wahid dan Raja Juli Antoni termasuk nama yang muncul dalam hasil survei. Selain keduanya, terdapat Natalius Pigai, Agus Andrianto, Rini Widyantini, Widiyanti Putri Wardhana dan Arifatul Choiri Fauzi.

Vox Politica juga menanyakan alasan di balik ketidakpuasan responden terhadap kinerja para menteri yang disebut. Sejumlah alasan yang muncul antara lain persepsi mengenai potensi korupsi, program yang dinilai belum terasa manfaatnya, kebijakan yang dianggap kurang tepat sasaran, komunikasi publik serta responsivitas.

Dalam survei tersebut, potensi korupsi disebut oleh 41,5 persen responden sebagai alasan ketidakpuasan. Kemudian program yang dinilai tidak terasa manfaatnya dipilih 31,5 persen, kebijakan kurang tepat sasaran 27,5 persen, komunikasi publik yang buruk 15,5 persen dan sikap tidak responsif 12,5 persen. Angka tersebut merupakan jawaban responden dalam survei, bukan temuan hukum mengenai adanya korupsi oleh para menteri.

Survei tersebut juga menanyakan langkah yang dianggap perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai berkinerja kurang memuaskan. Sebanyak 67,5 persen responden memilih opsi pemberhentian dari jabatan, 15,5 persen mengusulkan pemindahan tugas, 10 persen memilih dipertahankan dan 5 persen memilih pemberian target perbaikan. Sebanyak 2 persen responden tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

Fadhly menegaskan keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri tetap merupakan kewenangan Presiden. Karena itu, hasil survei tersebut ditempatkan sebagai gambaran persepsi publik dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Selain menilai kinerja menteri, Vox Politica Research juga mengukur persepsi responden terhadap kinerja partai politik pendukung pemerintahan di DPR. Aspek yang ditanyakan meliputi fungsi legislasi, pengawasan terhadap program pemerintah dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian responden dalam survei tersebut. Selain itu, responden menyoroti pemberantasan korupsi, pengawasan program prioritas pemerintah, pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok serta penyerapan aspirasi masyarakat.

Vox Politica berharap hasil survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan partai politik. Temuan survei juga diharapkan mendorong peningkatan kinerja, integritas, efektivitas program serta fungsi pengawasan.* (tm/dh)