Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA -Hari ini, massa dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Adhyatama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan. Aksi ini bertujuan menuntut pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 beserta regulasi turunannya yang dianggap mengancam kelangsungan industri rokok dan pekerjaan para pekerja.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa para demonstran telah memenuhi jalan raya di depan kantor Kemenkes. Mereka membawa spanduk-spanduk yang berisi tuntutan tegas untuk mencabut regulasi yang dianggap merugikan industri. Anggota kepolisian terlihat menjaga ketat gerbang kantor Kemenkes untuk memastikan keamanan selama aksi berlangsung.
Salah satu spanduk yang dibentangkan mencolok dengan tulisan, “Cabut pasal-pasal PP No. 28 tahun 2024 tentang Kesehatan. Tolak Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunannya yang mengancam industri kelangsungan kerja para pekerja.” Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa menegaskan bahwa mereka bukan anti regulasi, namun aturan yang ada saat ini perlahan-lahan memicu penutupan pabrik rokok.
“Dalam hal ini kami bersama, kami tidak anti regulasi, bahkan yang aneh adalah rokok dikategorikan sebagai narkoba. Jangan biarkan regulasi yang ada membuat pabrik tutup perlahan,” tegas orator dari mobil orasi.
Massa aksi terdiri dari pekerja dan serikat pekerja dari berbagai daerah, termasuk Sidoarjo, Malang, hingga Pasuruan. Seragam yang dikenakan mereka menunjukkan keberagaman daerah asal, menandakan solidaritas dalam perjuangan mereka.
Dengan semangat yang menggebu, para pekerja berharap bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan oleh pihak pemerintah. Aksi ini menjadi sorotan publik, menimbulkan pertanyaan mengenai regulasi kesehatan dan dampaknya terhadap industri dan lapangan kerja di Indonesia.
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL