Prabowo Rencanakan Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara: Meniru Keberhasilan Peru dan Singapura

JAKARTA -Pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto tengah merencanakan pembentukan Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat pengelolaan keuangan publik. Rencana ini mencerminkan pola yang telah diterapkan dengan sukses di beberapa negara, termasuk Singapura dan Malaysia.

Model Lembaga yang Terbukti Sukses

Ekonom dan peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan bahwa negara-negara seperti Peru, Singapura, dan Malaysia telah berhasil meningkatkan penerimaan negaranya melalui lembaga terpisah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penerimaan negara. “Setelah lembaga negara itu dibentuk, penerimaan negara mengalami peningkatan yang signifikan,” ujarnya saat diwawancarai oleh kumparan pada Sabtu (28/9).

Yusuf mengemukakan bahwa meskipun terdapat keberhasilan di beberapa negara, pengalaman di Afrika menunjukkan bahwa pembentukan lembaga penerimaan negara tidak selalu menjamin peningkatan penerimaan. Beberapa lembaga di sana gagal berfungsi secara optimal akibat praktik korupsi yang meluas, yang menghambat efektivitas kinerja lembaga tersebut.

Korupsi dan Birokrasi: Tantangan Utama

“Contoh di Afrika menunjukkan bahwa pemisahan lembaga penerimaan negara tidak cukup untuk mendorong peningkatan penerimaan tanpa adanya reformasi birokrasi yang mendalam. Praktik korupsi menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan tersebut,” ungkap Yusuf. Ia menekankan bahwa keberhasilan Badan Penerimaan Negara yang direncanakan akan sangat bergantung pada sistem administrasi dan birokrasi di dalamnya.

Pentingnya Konsolidasi dan Komunikasi

Yusuf juga mengingatkan bahwa komunikasi dan konsolidasi antara Badan Penerimaan Negara dan kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian, akan sangat mempengaruhi keberhasilan lembaga ini. “Tanpa adanya sinergi yang baik dengan lembaga pemerintah lainnya, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dapat terhambat,” tegasnya.

Mendorong Formalisasi Ekonomi

Satu aspek yang dinilai penting dalam meningkatkan penerimaan negara adalah formalitas ekonomi. Yusuf mengungkapkan bahwa semakin besar formalitas ekonomi, semakin tinggi potensi penerimaan negara. Keberhasilan Badan Penerimaan Negara akan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan. “Eksekusi dari produk kebijakan yang dihasilkan di satu lembaga juga sangat penting. Proses koordinasi antara pusat dan daerah harus berjalan dengan baik untuk memastikan anggaran dieksekusi secara efektif,” jelasnya.

Masa Depan Badan Penerimaan Negara

Pembentukan Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat menjadi langkah positif bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Dengan mempertimbangkan pengalaman dari negara lain dan melakukan reformasi yang diperlukan, Indonesia memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan ini.

Banyak pihak berharap bahwa lembaga ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan semangat baru dan pendekatan yang tepat, Badan Penerimaan Negara bisa menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di Indonesia.(N/014)