Pembelaan Menko Airlangga Soal Penurunan Kemiskinan Era Jokowi: Tantangan dan Pencapaian yang Perlu Dihargai

JAKARTA -Meskipun sempat mengalami tantangan yang signifikan akibat pandemi Covid-19, kinerja perekonomian Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan catatan yang cukup baik. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (25/9/2024).

Airlangga menjelaskan bahwa meskipun terdapat kontraksi selama periode pandemi dari 2020 hingga 2022, perekonomian Indonesia berhasil pulih dengan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global yang hanya berkisar antara 2-3 persen. “Selama 10 tahun ini, pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Pascacovid dunia, kita dapat melampaui pertumbuhan ekonomi dunia,” tegasnya.

Inflasi dan Perdagangan Positif

Dalam paparan tersebut, Airlangga juga menyoroti perbaikan dalam angka inflasi yang lebih baik dibandingkan negara lain selama masa pandemi. Ia menambahkan bahwa kinerja perdagangan Indonesia saat ini menunjukkan tren positif. “Inflasi sudah jauh lebih baik dari semua negara pada saat Covid dan sekarang perdagangan kita positif,” ungkapnya.

Kemajuan yang dicatat dalam perekonomian dan investasi ini, menurut Airlangga, turut didorong oleh peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penanganan Kemiskinan Mendapat Sorotan

Meski kinerja perekonomian terlihat membaik, angka kemiskinan di Indonesia tetap menjadi sorotan. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang saat ini telah mendekati angka 0 persen. “Kemiskinan ekstrem Indonesia turun menjadi 0,83 persen,” katanya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,74 persen pada September 2022, dan kemudian turun lagi menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

Namun, kritik terhadap penanganan angka kemiskinan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terus mengemuka. Bright Institute menilai bahwa dalam sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi, target penurunan kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tidak tercapai. Target penurunan kemiskinan yang ditetapkan sebesar 10 persen pada 2015 hanya mampu direalisasikan di angka 11,22 persen.

Pada periode pertama masa jabatan Jokowi, target kemiskinan sebesar 7,5 persen tidak tercapai, dan tercatat hanya mencapai 9,41 persen. Sementara pada periode kedua, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 9,78 persen pada 2020, jauh dari target 6,5 persen yang ditetapkan.

Kendala dalam Mencapai Target

Hingga Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia masih tercatat di angka 9,03 persen, menunjukkan bahwa tantangan dalam mencapai target penurunan kemiskinan masih harus dihadapi oleh pemerintah. Meskipun ada penurunan dalam angka kemiskinan ekstrem, kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani kemiskinan tetap ada.

Airlangga menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam terus memperbaiki kondisi perekonomian dan mengatasi tantangan kemiskinan di Indonesia. “Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan,” tutupnya.

Dengan berbagai dinamika yang ada, kinerja perekonomian Indonesia ke depan diharapkan mampu mempertahankan tren positif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

(N/014)