Ketua KPU Labura Ditahan Massa Selama 4 Jam Usai Terima Pendaftaran Calon Bupati Baru

SUMUT -Ketegangan terjadi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu Utara ketika puluhan massa pendukung calon Bupati petahana, Hendriyanto Sitorus, dan Samsul Tanjung, menahan Ketua KPU, Adi Susanto, beserta dua komisioner lainnya selama empat jam. Aksi tersebut dipicu setelah KPU menerima berkas pencalonan dari pasangan calon baru, Ahmad Rizal dan Darno, yang sebelumnya sempat ditolak.

Kronologi Kejadian

Insiden bermula pada Selasa, 17 September 2024, ketika tim dari pasangan Hendriyanto-Samsul mendatangi KPU untuk menanyakan kelengkapan dokumen pendaftaran calon bupati. Ketika LO (Liaison Officer) dari Ahmad Rizal dan Darno tiba dan menyerahkan dokumen, proses penerimaan berlangsung di hadapan tim Bawaslu. Pada pukul 18.30 WIB, tim sekretariat KPU selesai memeriksa dokumen pendaftaran.

Setelah rapat pleno pada pukul 23.05 WIB, KPU mengumumkan bahwa dokumen syarat calon Ahmad Rizal-Darno lengkap. Namun, pernyataan ini tidak diterima dengan baik oleh pendukung Hendriyanto-Samsul. Mereka mendesak KPU untuk menunjukkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari calon bupati, yang ditolak dengan alasan bahwa dokumen tersebut bersifat pribadi.

Tindakan Massa

Penolakan KPU untuk menunjukkan SKCK membuat massa semakin marah. Mereka mendesak agar semua komisioner KPU tidak diizinkan meninggalkan kantor hingga permintaan mereka dipenuhi. Meski kehadiran petugas kepolisian di lokasi, mereka tidak mampu meredakan situasi yang semakin memanas. Komisioner KPU terpaksa naik ke lantai dua kantor untuk menghindari amukan massa.

“Massa menuntut transparansi dari KPU. Mereka merasa tidak ada kejelasan mengenai keputusan yang diambil,” ungkap salah satu komisioner KPU Labura.

Penanganan Polisi

Pihak kepolisian yang dikerahkan untuk menjaga keamanan di KPU Labura terlihat kewalahan menghadapi situasi tersebut. Dalam waktu empat jam, ketiga komisioner tidak dapat meninggalkan kantor KPU hingga massa mulai membubarkan diri setelah berjam-jam menunggu.

Situasi ini menciptakan ketegangan di lingkungan KPU dan menunjukkan betapa pentingnya proses pemilihan umum yang transparan dan akuntabel. Pengawasan terhadap dokumen dan integritas proses pemilihan menjadi sorotan utama, terutama menjelang pemilihan yang akan datang.

Insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi KPU dan semua pihak terkait untuk mengedepankan komunikasi dan transparansi dalam setiap proses yang berkaitan dengan pemilihan umum. Kejadian di Labuhanbatu Utara ini juga menunjukkan betapa besar pengaruh dinamika politik lokal terhadap proses pemilihan, serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam institusi penyelenggara pemilu.

KPU diharapkan dapat menjelaskan prosedur yang lebih jelas kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.

(N/014)