Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA -Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta hari ini mengumumkan bahwa ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah memenuhi syarat administrasi. Pengumuman ini dilakukan setelah melalui tahapan perbaikan dokumen yang telah diserahkan oleh masing-masing pasangan calon.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, mengonfirmasi bahwa semua pasangan calon yang mendaftar telah memenuhi syarat administrasi. “Jadi hasil penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan yang sudah disampaikan oleh ketiga pasangan calon menunjukkan bahwa seluruh pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat,” ujar Astri Megatari dalam konferensi pers di Gedung KPU DKI Jakarta, Jumat (13/9).
Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dinyatakan memenuhi syarat adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, serta pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Hasil administrasi dari ketiga pasangan calon tersebut telah diserahkan oleh KPU DKI Jakarta kepada perwakilan masing-masing pasangan.
Setelah pengumuman hasil administrasi, KPU DKI Jakarta akan membuka proses tanggapan masyarakat dari tanggal 15 hingga 18 September. Selama periode ini, masyarakat diundang untuk memberikan aspirasi serta tanggapan terkait keabsahan dokumen administrasi calon. “Tahapan selanjutnya adalah tahapan tanggapan masyarakat. Selama periode ini, masyarakat dapat menyampaikan tanggapan terkait status dan kebenaran dokumen administrasi yang telah diserahkan,” tambah Astri.
Jika dalam proses tanggapan masyarakat terdapat dokumen administrasi yang dianggap tidak sesuai, masyarakat dapat menyampaikannya langsung kepada KPU DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti. KPU akan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap tanggapan yang diterima.
Astri Megatari juga menginformasikan bahwa klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat akan dilakukan hingga 21 September. Setelah itu, pada tanggal 22 September, KPU DKI Jakarta akan menetapkan pasangan calon yang akan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
KPU DKI Jakarta memastikan bahwa seluruh proses ini dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. “Kami ingin menenangkan semua pihak. Proses ini telah kami atur dengan sistem yang baik dan kami pastikan bahwa segala kekurangan akan segera diperbaiki,” tegas Astri.
Dengan tahapan yang kini memasuki fase tanggapan masyarakat, KPU DKI Jakarta berharap agar seluruh proses seleksi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta berjalan dengan lancar dan adil. Proses ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 dapat berlangsung secara demokratis dan sesuai dengan harapan masyarakat.
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL