Pertama Dalam Sejarah? Otoritas Ibu Kota Negara Usulkan Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk Tahun 2025?

JAKARTA –Plt Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara, Raja Juli Antoni, menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR hari ini untuk membahas usulan tambahan anggaran bagi proyek Ibu Kota Negara (IKN). Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Raja Juli mengungkapkan bahwa pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp 27,8 triliun untuk tahun 2025.

Raja Juli menyebutkan bahwa usulan tambahan anggaran ini sudah disampaikan sebelumnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 2 September 2024. Ia memaparkan rincian anggaran tambahan yang diajukan untuk berbagai kedeputian OIKN. Menurut Raja Juli, anggaran terbesar dialokasikan untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 26,7 triliun. Sementara itu, anggaran untuk kedeputian lainnya adalah sebagai berikut: Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar Rp 788,5 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan sebesar Rp 106,1 miliar, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 62,5 miliar, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp 37,7 miliar, serta Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp 63 miliar.

Dengan tambahan anggaran tersebut, total pagu anggaran yang diusulkan OIKN untuk tahun 2025 mencapai Rp 28,3 triliun. Anggaran ini merupakan lonjakan signifikan dibandingkan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan pada 5 April 2024, yaitu sebesar Rp 505,5 miliar.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi usulan anggaran tersebut dengan memberikan catatan sejarah. Mardani menyebutkan bahwa usulan sebesar Rp 27,8 triliun merupakan rekor anggaran terbesar yang pernah masuk ke Komisi II DPR untuk proyek OIKN. Mardani menegaskan dukungannya terhadap usulan ini namun menekankan pentingnya akuntabilitas dan keberlanjutan penggunaan anggaran.

“Untuk Otoritas IKN, izin pertama kali dalam sejarah ini pimpinan dan anggota ada rekor mitra Komisi II yang anggarannya di atas Rp 10 triliun. Usulannya kami mendukung, tetapi perlu sangat dijaga akuntabilitasnya dan sustainabilitasnya,” ujar Mardani.

Mardani juga menekankan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mewujudkan konsep kota hijau di Indonesia. Ia berharap anggaran tersebut digunakan dengan benar untuk menciptakan keseimbangan antara modernitas dan tradisionalitas, serta menjaga ekologi dan topografi IKN.

“Salah satu yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya city in the forest, betul-betul keasrian dan keaslian baik kondisi alam maupun masyarakat adat harus dijaga. Kita harus bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas,” ujar Mardani.

Mardani berharap IKN dapat menjadi contoh bagaimana sebuah kota baru dapat dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan usulan anggaran ini, OIKN berharap dapat melanjutkan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Negara yang direncanakan menjadi pusat pemerintahan dan inovasi di masa depan.(N/014)