
Gubernur Bobby Nasution Genjot Program CERDAS, Targetkan Sumut Bebas Blank Spot!
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
JAKARTA –Unjuk rasa yang berlangsung untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai aturan Pilkada terus bergulir. Pada hari ini, Senin, 26 Agustus 2024, massa aksi kembali turun ke jalan, dengan pusat perhatian terletak di Gedung DPR RI dan KPU RI, Jakarta Pusat. Sebagai upaya pengamanan, pihak kepolisian telah menyiagakan 4.716 personel yang terdiri dari berbagai unit.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa jumlah personel yang diturunkan meliputi Satgasda sebanyak 2.780 personel, Satgasres sebanyak 245 personel, serta bantuan dari TNI, Mabes Polri, dan Pemda yang berjumlah 1.691 personel. Pengamanan ini difokuskan pada gedung MPR/DPR RI di Senayan dan KPU RI di Menteng. Selain itu, petugas juga akan mengawasi dan mengatur lalu lintas di sekitar lokasi aksi.
Sejak pagi hari, sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi aksi telah mengalami dampak kemacetan. Jalan Gatot Subroto, Tol Dalam Kota, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Cokroaminoto menjadi area yang terdampak. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada penutupan jalan yang signifikan. Penutupan dan rekayasa lalu lintas akan dilakukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi massa aksi.
Polda Metro Jaya telah mengeluarkan beberapa imbauan untuk memastikan bahwa aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Berikut adalah imbauan yang diberikan oleh pihak kepolisian:
Berpedoman pada Regulasi: Para peserta aksi diminta untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan melaksanakan unjuk rasa sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Sampaikan Aspirasi dengan Damai: Ditekankan bahwa aspirasi harus disampaikan secara sejuk dan damai. Peserta dilarang menyebarluaskan ujaran kebencian dan provokator yang dapat merusak stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Orasi yang Santun: Korlap dan orator diimbau untuk menyampaikan orasi dengan cara yang santun dan tidak memprovokasi massa. Aksi harus dilakukan tanpa memaksa kehendak, tanpa anarkisme, dan tidak merusak fasilitas umum. Peserta juga diharapkan untuk menghormati dan menghargai pengguna jalan lainnya. Cari Rute Alternatif: Kepada masyarakat pengguna jalan, disarankan untuk menghindari kawasan yang terdampak aksi dan mencari rute alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Jaga Keamanan dan Ketertiban: Semua pihak diimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Hati-hati dengan Barang Bawaan: Masyarakat yang turut serta dalam unjuk rasa diingatkan untuk berhati-hati dengan barang bawaan mereka, seperti telepon seluler dan perhiasan, agar tidak berpindah tangan atau hilang.Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari dinamika politik dan hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai aturan Pilkada. Diharapkan semua pihak dapat menjalankan hak menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang konstruktif dan tidak mengganggu aktivitas publik lainnya. Penyelenggaraan aksi yang damai dan tertib akan mendukung tercapainya tujuan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat umum.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
PemerintahanNIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
NasionalPADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
PemerintahanMEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
PendidikanBINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
KesehatanTEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
PemerintahanBANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
PemerintahanDENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
NasionalTABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan