Tiga Kali Padam Sehari, Warga Pematang Cengal Langkat Pertanyakan Keandalan Pelayanan PLN
LANGKAT Persoalan pemadaman listrik kembali dikeluhkan masyarakat Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumat
PERISTIWA
JAKARTA –Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, pada Jumat (23/8), membahas laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk tahun anggaran 2023. Salah satu isu utama dalam pertemuan tersebut adalah anggaran untuk biaya makan narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Anggota Komisi III, Supriansa, dari Fraksi Golkar, menyoroti anggaran makan napi yang dinilai tidak mencukupi. Menurut catatan yang diterima, anggaran makan para narapidana sebesar Rp 20 ribu per hari untuk tiga kali makan. “Ini menjadi perhatian kami karena biaya makan warga binaan tidak mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Supriansa. Ia mengkritik besaran anggaran tersebut, yang menurutnya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi narapidana. “Rp 20 ribu per hari dibagi tiga kali makan, bayangkan apa menunya, apa lauknya, dan sebagainya,” tegas Supriansa.
Menanggapi hal ini, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengakui bahwa biaya makan tersebut memang menjadi masalah yang sulit diatasi. “Biaya makan per kepala untuk warga binaan saat ini adalah Rp 20 ribu. Total anggaran untuk biaya makan mencapai sekitar Rp 1,3 triliun hingga Rp 1,4 triliun. Ini sudah lama tidak mengalami kenaikan,” ungkap Supratman. Ia menjelaskan bahwa kurangnya anggaran yang diterima untuk setiap napi menyebabkan masalah tersebut terus berlanjut.
Menteri Supratman menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha keras untuk meningkatkan anggaran tersebut. “Saya akan memperjuangkan agar biaya makan ini bisa ditingkatkan. Kami sudah mendapatkan dukungan dari Komisi III dan akan melaporkannya kepada badan anggaran serta pimpinan DPR,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Supratman juga melaporkan mengenai penyerapan anggaran Kemenkumham yang mencapai 97,16 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 18,933 triliun untuk tahun 2023. “Realizasinya sebesar Rp 18,395 triliun, menunjukkan bahwa kami hampir mencapai target penyerapan anggaran,” ujar Supratman.
Isu anggaran makan napi menjadi salah satu topik krusial dalam pertemuan ini, mencerminkan perhatian Komisi III terhadap kesejahteraan warga binaan dan kebutuhan alokasi anggaran yang memadai. Rapat ini menunjukkan komitmen DPR untuk memastikan anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan dasar narapidana.
(N/014)
LANGKAT Persoalan pemadaman listrik kembali dikeluhkan masyarakat Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumat
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Nepal, terutama mereka yang
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan tidak ada penyekatan jalan menjelang aksi un
PERISTIWA
MEDAN Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Muslim Harahap, meminta Wali Kota Medan Rico Waas segera mengembalikan hak kepegawaian Erwin
NASIONAL
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut) meminta sekolah dan cabang dinas memperketat pengawasan terhadap aktivitas siswa. K
PENDIDIKAN
JAKARTA Harga pangan nasional di pasar tradisional pada Kamis, 27 Agustus 2026, bergerak beragam. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan,
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan Kamis, 27 Ag
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 27 Agustus 2026. Sentimen dari ril
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis, 27 Agustus 2026. Penguatan indeks ditopang oleh kenaik
EKONOMI
JAKARTA Empat kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agust
PERISTIWA