Jokowi Respons Santai Klaim JK: “Saya Orang Kampung, Bukan Siapa-Siapa”
SOLO Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menja
POLITIK
JAKARTA -Sejumlah warga Jakarta mengungkapkan keluhan serius terkait pencatutan nama mereka untuk mendukung pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto dalam Pilkada 2024. Salah satunya adalah seorang perempuan yang meminta namanya tidak disebutkan. Perempuan tersebut mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-nya telah digunakan untuk mendukung pasangan Dharma-Kun, meski dia tidak mengenal pasangan calon tersebut.
Perempuan yang mengalami masalah ini menjelaskan, setelah membaca berita mengenai pencatutan KTP, ia memeriksa data dirinya di situs web terkait dan menemukan bahwa nama asli NIK miliknya telah berubah menjadi “Melanti Raini.” Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mendukung pasangan Dharma-Kun dan merasa sangat dirugikan dengan situasi ini. “Saya tidak pernah mendengar nama Dharma-Kun sebelumnya. Saya sangat terkejut dan merasa dirugikan karena nama saya dicatut tanpa sepengetahuan saya,” ungkapnya kepada kumparan.
Lebih lanjut, perempuan tersebut menilai pencatutan nama tersebut dapat merugikan keabsahan pemilu dan menimbulkan kecurigaan terkait integritas proses pemilihan. “Kalau seperti ini, buat apa diadakan pemilu lagi? Buang-buang anggaran. Lebih baik langsung pilih saja tanpa perlu repot-repot isi kotak kosong,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Jakarta Divisi Teknis, Dody Wijaya, mengonfirmasi bahwa pasangan calon Dharma-Kun telah lolos verifikasi dengan total dukungan mencapai 677.468 suara. Angka tersebut merupakan gabungan dari verifikasi tahap pertama dan kedua, yang mencakup 183.001 data dukung yang memenuhi syarat. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Dharma Pongrekun dan KPU Jakarta belum memberikan tanggapan resmi mengenai dugaan pencatutan NIK yang terjadi.
Kepala Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, meminta kepada masyarakat yang merasa namanya dicatut untuk segera melaporkan masalah tersebut ke Bawaslu DKI Jakarta. Benny menegaskan bahwa laporan resmi dapat diajukan dengan datang langsung ke kantor Bawaslu untuk memastikan penanganan yang cepat dan transparan.
Dalam situasi ini, masyarakat berharap agar pihak berwenang segera menyelidiki kasus pencatutan ini dan memastikan bahwa pemilihan kepala daerah Jakarta berjalan dengan adil dan transparan.
(N/014)
SOLO Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menja
POLITIK
LANGKAT Kasus hukum yang menjerat seorang siswi berinisial L (15) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, akhirnya berujung damai. L sebel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara berujung ricuh pada Ming
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti insiden ricuh dalam kegiatan halal bi halal alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
PERISTIWA
DEMAK Ratusan santri di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu dalam program Makan Be
NASIONAL
JAKARTA Badan Legislasi DPR RI membahas penguatan kewenangan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam rancangan undangundang Satu Data In
NASIONAL
BATU BARA Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku melaksanakan kegiatan apel pagi di halaman depan lapas dengan penuh khidmat, yang diikuti oleh selu
NASIONAL
BANDA ACEH Badan Bahasa Kemendikdasmen melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan buku di SD Muhammadiyah 1 Banda Aceh, Senin, 20 April 20
PENDIDIKAN
TOBA SAMOSIR PT Indonesia Asahan Aluminium menyalurkan berbagai bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di ka
NASIONAL
MALUKU TENGGARA Kepolisian mengungkap motif di balik kasus penusukan yang menewaskan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus
HUKUM DAN KRIMINAL