Puan Maharani Soroti 15 Isu Krusial: Mafia Tanah, Korupsi Tambang, dan HGU IKN Jadi Prioritas DPR

JAKARTA –Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyampaikan sorotan mendalam terhadap 15 permasalahan utama yang tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia dalam pidato pembukaan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024). Puan menegaskan komitmen DPR untuk secara intensif mengawasi kinerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut, guna memastikan kesejahteraan rakyat dan efisiensi pelayanan publik.

Puan Maharani memulai pidatonya dengan menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPR dalam memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. “DPR RI, melalui fungsi pengawasan, memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat mensejahterakan rakyat, mempermudah urusan rakyat, membangun sarana prasarana untuk rakyat, menciptakan ketertiban, mewujudkan rasa aman, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dari 15 permasalahan yang diidentifikasi, Puan memaparkan beberapa isu kritis yang memerlukan perhatian segera. Isu pertama yang disoroti adalah serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN), yang dinilai sebagai ancaman signifikan terhadap keamanan data dan infrastruktur nasional. “Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional adalah masalah serius yang harus segera ditangani untuk melindungi data penting negara,” tegas Puan.

Selain itu, Puan juga menyoroti penggabungan lembaga penyiaran publik (LPP) yang dinilai memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa langkah tersebut tidak mengganggu kualitas dan aksesibilitas informasi publik. “Penggabungan LPP harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengurangi kualitas layanan publik,” ujar Puan.

Isu-isu lain yang disoroti termasuk pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik. Puan juga menyebutkan pentingnya penyelesaian masalah terkait Izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN), serta penanganan mafia tanah dan perjudian online.

Masalah korupsi, kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) juga mendapat sorotan. “Korupsi harus diberantas, dan kinerja BUMN harus dievaluasi agar PMN dapat efektif dalam mendukung pembangunan,” kata Puan.

Puan juga mengungkapkan keprihatinan atas subsidi listrik di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), alokasi kuota tambahan haji, dan pelaksanaan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Omnibus tentang Kesehatan. Masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring, kebijakan cleansing guru honorer, dan stabilitas nilai tukar rupiah turut menjadi fokus perhatian DPR.

Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya pemantauan ketat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. “DPR RI akan memastikan penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya secara demokratis,” ujarnya.

Dengan pidato ini, Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk terus mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam menangani berbagai isu penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. DPR berharap melalui pengawasan yang ketat, berbagai masalah tersebut dapat diselesaikan dengan efektif dan memenuhi harapan rakyat.

(N/014)